Jakarta, GPriority.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Morowali, Aminuddin Awaludin, menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Strategi Efektif Melaksanakan Fungsi dan Tugas DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Menurut Aminuddin, pelaksanaan Bimtek menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dan pemantapan tugas pokok anggota DPRD. Setiap tahun kami melaksanakan pembekalan seperti ini agar anggota dewan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD terus berkembang seiring lahirnya berbagai regulasi dan produk hukum baru yang harus dipahami oleh anggota dewan. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai penting untuk memastikan pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Terkait pengawasan penggunaan APBD, Aminuddin menilai momentum efisiensi anggaran yang saat ini menjadi fokus pemerintah harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Saat ini pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran. Melalui Bimtek ini kami mendapatkan berbagai formulasi dan pemahaman baru mengenai bagaimana mengelola keuangan daerah secara maksimal, yang terpenting berdampak langsung pada kepentingan rakyat,” katanya.
Menurutnya, salah satu materi yang menjadi fokus pembahasan dalam Bimtek adalah mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. DPRD dan pemerintah daerah juga dituntut membangun kolaborasi yang kuat agar program-program prioritas dapat berjalan optimal.
Aminuddin menambahkan bahwa strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah harus sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi-misi kepala daerah.
“Program prioritas daerah dan program unggulan kepala daerah harus dikolaborasikan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain pengelolaan anggaran, perkembangan investasi yang pesat di Morowali juga menjadi perhatian DPRD. Sebagai daerah industri dan pertambangan yang terus berkembang, pengawasan terhadap aktivitas investasi tetap dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
Namun demikian, Aminuddin mengakui terdapat sejumlah keterbatasan pengawasan karena beberapa sektor strategis, seperti fiskal dan pertambangan, menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Morowali merupakan daerah industri dan pertambangan. Kami tetap melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD, tetapi ada regulasi dari pemerintah pusat yang membatasi keterlibatan daerah secara penuh dalam beberapa sektor tertentu,” tutupnya.
