Jakarta, GPriority.co.id – Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan besar bagi sekretariat DPRD di berbagai daerah.
Di tengah tuntutan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota dewan yang terus meningkat, sekretariat DPRD dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan kelembagaan dan kemampuan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Bengkulu Selatan, Nico Dwipayana, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) 2026 yang berlangsung di Hotel Millennium Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 11–14 Juni 2026.
Menurut Nico, Rakornas Asdeksi tahun ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi nasional, tetapi juga sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat DPRD.
“Agenda kita hari ini adalah Rakornas Sekwan se-Indonesia yang juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekretariat DPRD. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang selalu diselenggarakan oleh Asdeksi sebagai wadah konsolidasi Sekwan DPRD kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” ujarnya.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran Strategis Sekretariat DPRD di Tengah Efisiensi APBD”, Nico menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi para sekretaris DPRD saat ini.
Menurutnya, Asdeksi selama ini berperan penting dalam membantu para Sekwan memahami berbagai perubahan regulasi dan tantangan tata kelola pemerintahan daerah.
“Asdeksi sangat membantu dalam mendukung tugas dan fungsi Sekwan. Setiap tahun selalu ada pembaruan informasi terkait kondisi dan perubahan peraturan perundang-undangan. Kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini,” katanya.
Nico mengakui bahwa efisiensi APBD yang diterapkan saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi sekretariat DPRD di daerah. Di satu sisi, kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan, sementara di sisi lain kebutuhan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD tetap tinggi.
“Kami cukup dilematis. Di tengah efisiensi ini, kebutuhan pimpinan dan anggota dewan masih terus meningkat. Kami harus cermat dan teliti menyesuaikan antara kebutuhan pimpinan dengan kondisi fiskal daerah yang semakin menurun,” jelasnya.
Secara khusus, Nico menyoroti persoalan fasilitas perjalanan dinas yang saat ini menjadi perhatian pimpinan DPRD di Bengkulu Selatan.
Salah satu isu yang berkembang adalah kebijakan sewa kendaraan yang dalam aturan hanya diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Pimpinan DPRD mempertanyakan mengapa fasilitas sewa kendaraan saat perjalanan dinas tidak diberikan kepada pimpinan DPRD, padahal secara kedudukan mereka setara dengan bupati. Selain itu, isu tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan juga masih menjadi pembahasan setiap tahun,” ungkapnya.
Usai mengikuti Rakornas Asdeksi 2026, Nico berharap berbagai masukan dan rekomendasi yang diperoleh dapat diterapkan di daerah. Ia optimistis forum tersebut akan menjadi bekal penting untuk memperkuat kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan.
“Setelah Rakornas ini, kami akan membawa hasil pembahasan ke daerah sebagai bahan penyesuaian dan evaluasi. Banyak ilmu baru yang kami dapatkan untuk membenahi dan meningkatkan kinerja sekretariat DPRD,” pungkasnya.
