Jakarta, GPriority.co.id – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bireuen, Said Abdurrahman, S.Sos., menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Asdeksi) 2026 yang berlangsung pada 11–14 Juni 2026 di Hotel Millennium Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Menurut Said Abdurrahman, Rakornas Asdeksi menjadi forum penting untuk membahas berbagai regulasi serta merumuskan rekomendasi strategis yang akan dijalankan oleh pengurus dan sekretariat DPRD di masa mendatang.
“Hari ini agenda utamanya adalah Rakornas Asdeksi. Kami membahas berbagai persoalan terkait regulasi dan sejumlah rekomendasi yang perlu dilaksanakan ke depan,” ujarnya di sela kegiatan.
Said menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi daerah saat ini relatif serupa, terutama setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran.
Namun, Kabupaten Bireuen memiliki kondisi khusus karena termasuk wilayah yang kerap terdampak bencana, sehingga kebutuhan pelayanan publik dan dukungan terhadap program pemerintah tetap harus berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa efisiensi APBD tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, terutama yang berkaitan dengan aktivitas kedewanan dan pembahasan berbagai kebijakan pemerintahan daerah.
“Sekretariat DPRD bertugas mendukung pelaksanaan tugas-tugas dewan. Kadang masyarakat melihat anggaran untuk rapat atau konsumsi cukup besar, tetapi sebenarnya itu merupakan kebutuhan yang menunjang jalannya pemerintahan dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa upaya penghematan tetap dilakukan sesuai arahan pemerintah. Menurutnya, efisiensi harus dilaksanakan secara proporsional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada anggota dewan maupun masyarakat.
Selain membahas efisiensi anggaran, Said juga mengungkapkan bahwa penanganan banjir masih menjadi isu utama yang mendapat perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Bireuen.
Pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
“Di daerah kami, fokus utama saat ini masih pada penanganan banjir. Bagaimana masyarakat yang terdampak bisa segera tertangani dan kebutuhan infrastrukturnya dapat dipenuhi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh perangkat daerah, termasuk sekretariat DPRD, akan terus mendukung program prioritas pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran.
Melalui Rakornas Asdeksi 2026, diharapkan lahir berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat peran strategis sekretariat DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
