Jakarta, GPriority.co.id – Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Dwiwulan, menilai implementasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menyimpan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berpotensi memengaruhi kesehatan keuangan Bank Himbara sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan desa.
Hal itu disampaikan Dwiwulan dalam agenda Media Briefing bertajuk “Tinjauan Tengah Tahun Perekonomian Indonesia: Pertaruhan Stabilitas dan Tantangan Pertumbuhan” yang digelar di Jakarta, Kamis (6/8).
Dalam paparannya, Dwiwulan mengakui bahwa pencapaian program Kopdes Merah Putih tergolong impresif dari sisi jumlah. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan target sekitar 83.000 koperasi desa dan kelurahan, dengan sekitar 15.000 unit telah dibangun hingga Juli 2026 serta 1.000 koperasi telah diresmikan sejak Mei.
“Kalau kita lihat dari website SimKopdes, kemudian ada 15.000 sudah dibangun per Juli 2026, dan 1.000 sudah diinaugurasi pada bulan Mei. Kira-kira target di bulan ini itu sekitar 30.000. Itu milestone yang cukup impresif kalau menurut saya, karena itu sangat cepat sekali dalam waktu program itu satu tahun terakhir,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tersebut harus diimbangi dengan perencanaan bisnis yang matang. Menurutnya, banyak lokasi Kopdes Merah Putih justru berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi sehingga berpotensi menyulitkan keberlangsungan usaha.
“Nah kalau kita lihat sebenarnya outlet-outlet yang dibangun secara impresif ini beberapa atau banyak malah jauh dari pasarnya. Jadi itu perlu dipertanyakan bagaimana kalau misalkan itu jauh dari pasarnya, bagaimana aktivitas perdagangan itu bisa terjadi. Dan kalau misalkan aktivitas perdagangan itu minim akibat lokasinya jauh dari pasar, bagaimana sustainability dari KDKMP ini?” kata Dwiwulan.
Ia menjelaskan, keberlanjutan usaha Kopdes Merah Putih berkaitan erat dengan skema pembiayaannya. Pasalnya, program tersebut banyak memperoleh dukungan kredit dari Bank Himbara yang juga memperoleh injeksi pendanaan dalam jumlah besar.
“Dari sisi financing, KDKMP ini banyak dibiayai oleh Bank Himbara. Tapi kalau misalkan sustainability dari aktivitas perdagangan itu masih dipertanyakan, bagaimana juga solvabilitas atau keberlanjutan dari kemampuan bayar KDKMP untuk pinjaman-pinjaman di Bank Himbara itu sendiri. Nah lalu kalau misalkan pinjaman itu pun akhirnya membuat sebuah risiko, ini akan mendapat trickle down effect ke dalam Bank Himbara itu sendiri,” jelasnya.
Menurut Dwiwulan, risiko tersebut semakin besar karena skema pengembalian pembiayaan direncanakan berasal dari pemotongan dana desa sekitar Rp40 triliun setiap tahun.
“Jadi lagi-lagi selain ini memberikan risiko ke Bank Himbara, ini juga membuat risiko terhadap trade off untuk pembangunan desa itu sendiri,” tegasnya.
Selain persoalan pembiayaan, ia juga menyoroti beban operasional Kopdes Merah Putih yang dinilai akan bergantung pada APBN, termasuk untuk menggaji sekitar 30 ribu manajer koperasi. Di sisi lain, pola distribusi barang yang masih bergantung pada peritel besar dinilai berpotensi meningkatkan harga jual kepada masyarakat akibat adanya tambahan margin distribusi.
Dwiwulan menilai berbagai tantangan tersebut perlu menjadi perhatian agar program Kopdes Merah Putih tidak hanya berhasil dari sisi kuantitas, tetapi juga mampu bertahan secara bisnis, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, serta tidak membebani keuangan negara maupun sektor perbankan.
