Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui pembangunan Portal Data Papua Barat.
Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026 bertajuk “Sinergi Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk Mendukung Implementasi Program Prioritas Nasional” yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (22/9).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Barat, Frans P. Istia, S.Sos., MM., mengatakan forum tersebut mempertemukan jajaran Dinas Kominfo dari berbagai daerah untuk membahas sinergi data antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional.
“Di sini lebih banyak membahas tentang sinergitas terhadap prioritas pembangunan nasional dengan daerah. Kalau untuk urusan Kominfo, membahas tentang Satu Data Indonesia,” ujar Frans saat diwawancarai GPriority di sela agenda.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat saat ini tengah menyelesaikan pembangunan Portal Data Papua Barat. Portal tersebut ditargetkan diluncurkan pada November 2026 dan diharapkan dapat menjadi pintu akses terhadap berbagai data pemerintah daerah bagi masyarakat.
“Kita berharap dengan launching ini maka semua data-data daerah, pemerintah daerah itu sudah bisa diakses oleh siapa saja,” katanya.
Frans menilai keterbukaan akses data memiliki peran penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, tetapi juga mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti. Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan mudah diakses, pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan kondisi serta kebutuhan daerah.
Selain Portal Data Papua Barat, Pemprov Papua Barat juga sedang menyelesaikan pembangunan executive dashboard. Dashboard tersebut dirancang untuk menyediakan informasi strategis mengenai data-data prioritas daerah yang dapat diperbarui dan dipantau secara real time oleh pimpinan daerah sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan.
Frans berharap keberadaan portal data dan executive dashboard tersebut dapat menjadi langkah penting bagi integrasi data Papua Barat ke dalam ekosistem Satu Data Indonesia.
“Untuk tanah Papua, Papua Barat yang pertama pecah telur untuk integrasi satu data ke Satu Data Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian Satu Data Papua Barat merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Dinas Kominfo, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, hingga Tim SKALA.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam mempercepat penyelesaian implementasi Satu Data Papua Barat.
