Jakarta, GPriority.co.id – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11). Keputusan tersebut membuat sejumlah hak keuangan dan fasilitas bagi mantan wakil presiden menjadi perhatian publik.
Ketentuan mengenai hak mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 menjelaskan kategori pemberhentian dengan hormat. Salah satunya adalah berhenti atas permintaan sendiri. Dengan demikian, pengunduran diri secara sukarela termasuk kategori tersebut sepanjang proses pemberhentiannya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pensiun 100 persen dari gaji pokok terakhir
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Ketentuan ini merujuk pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan ketika masih menjabat.
Selain pensiun, Pasal 7 mengatur hak atas tunjangan lain sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri. Negara juga menyediakan biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta menanggung biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Rumah dan kendaraan milik negara
Fasilitas berikutnya tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978. Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat disediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai rumah mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014. Aturan tersebut menyebut rumah kediaman diberikan satu kali.
Kapan hak pensiun mulai dibayarkan?
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Artinya, apabila pemberhentian Gibran ditetapkan pada November 2026 dengan status tersebut, pembayaran hak-hak yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 pada prinsipnya dimulai Desember 2026.
Namun, hak pembayaran tersebut dapat dihentikan apabila mantan wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden. UU tersebut juga mengatur hak tunjangan janda atau duda sesuai persyaratan yang berlaku.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan menerima keputusan Gibran.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Kamis (12/11).
