Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya buka suara terkait anggaran publikasi senilai Rp10,8 miliar yang dikucurkan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. KKP menyebut kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Melalui keterangan tertulis di laman resminya, KKP menjelaskan bahwa publikasi diperlukan untuk memperkenalkan berbagai program, kebijakan, serta capaian kementerian kepada masyarakat. Strategi komunikasi yang digunakan juga tidak hanya mengandalkan influencer, tetapi melibatkan berbagai platform media.
“Tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi, hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” tulis KKP dalam siaran persnya.
KKP juga menjelaskan bahwa pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, jangkauan komunikasi, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut KKP, setiap kreator konten memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam menyampaikan informasi program pemerintah.
Kementerian tersebut turut memastikan bahwa seluruh kerja sama publikasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, KKP mengakui kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik ke depannya.
Sorotan ini bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kontrak pengadaan jasa influencer antara KKP dan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10.796.955.000 atau sekitar Rp10,8 miliar sepanjang 2025–2026.
Anggaran tersebut terbagi dalam tiga paket pengadaan, masing-masing terkait publikasi sektor pengelolaan kelautan, pembangunan BINS pada sektor perikanan budidaya, serta program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
ICW turut mempertanyakan aspek efisiensi anggaran, transparansi manfaat kerja sama, serta potensi benturan kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Menanggapi sorotan tersebut, RANS menyatakan nilai kontrak gabungan dengan KKP dan Kementerian Kebudayaan mencapai Rp14,69 miliar dan mengacu pada commercial rate card yang berlaku bagi klien lainnya.
“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya,” tulis manajemen RANS.
Perusahaan juga mengklaim seluruh kampanye menghasilkan lebih dari 150 output dengan total 52,6 juta penayangan di kanal digital.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, transparansi pengadaan dan pengukuran efektivitas penggunaan anggaran negara menjadi perhatian penting agar kerja sama publikasi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
