Jakarta, GPriority.co.id – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memastikan penyelenggaraan seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pengawasan tersebut juga mencakup proses peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam konferensi pers bertajuk “Mengawal Rekrutmen ASN yang Bebas Maladministrasi” yang diselenggarakan Ombudsman RI pada Kamis (12/11) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, sebagai narasumber.
Konferensi pers tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pengelolaan aparatur negara.
Rekrutmen ASN menjadi salah satu tahapan penting dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, setiap proses seleksi perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, kepastian prosedur, objektivitas, serta perlakuan yang adil bagi seluruh peserta.
Pengawasan juga menjadi perhatian dalam proses peralihan status PPPK paruh waktu ke penuh waktu. Proses tersebut membutuhkan kejelasan mekanisme, persyaratan, serta kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai maupun masyarakat.
Dalam konteks pelayanan publik, maladministrasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga mencakup kelalaian, pengabaian kewajiban hukum, dan penyimpangan prosedur yang berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Sebelumnya, Ombudsman RI juga telah memberikan perhatian terhadap potensi maladministrasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Catatan pengawasan terhadap seleksi CASN 2024, misalnya, mencakup persoalan pada tahap administrasi, termasuk perbedaan pemahaman mengenai kualifikasi pendidikan dan formasi yang tersedia.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Ombudsman RI mendorong agar seluruh instansi penyelenggara seleksi ASN menjalankan kewenangannya sesuai regulasi dan mengedepankan prinsip pelayanan publik yang baik.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen aparatur negara, sekaligus memastikan hak-hak calon ASN dan PPPK terlindungi dari praktik maladministrasi.
Pengawasan Ombudsman RI juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
