Jakarta, GPriority.co.id – Data pengadaan pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan INAPROC mengungkap keterlibatan empat podcast populer dalam paket pengadaan jasa publikasi Kementerian Agama (Kemenag) sepanjang 2023–2024. Nilai paket yang tercantum mencapai ratusan juta rupiah, dengan angka tertinggi sebesar Rp666 juta.
Empat podcast yang muncul dalam data tersebut adalah Close The Door milik Deddy Corbuzier, Podcast Warung Kopi (PWK), Agak Laen, dan Titik Kumpul. Informasi ini menjadi sorotan karena memperlihatkan penggunaan platform podcast sebagai salah satu saluran komunikasi dan publikasi instansi pemerintah.
Berdasarkan data pengadaan yang beredar, terdapat empat paket dengan rincian sebagai berikut.
Pada 2023, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag mencatat paket publikasi melalui Close The Door dengan nilai Rp666.000.000. Pada tahun yang sama, kerja sama publikasi melalui Podcast Warung Kopi (PWK) yang dikelola HAS Entertainment tercatat sebesar Rp249.750.000.
Sementara itu, pada 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag mencantumkan paket pengadaan melalui podcast Agak Laen senilai Rp255.300.000. Adapun podcast Titik Kumpul melalui Tuah Kreasi tercatat memiliki nilai paket sebesar Rp227.550.000.
Jika dijumlahkan, nilai keempat paket tersebut mencapai Rp1.398.600.000 atau sekitar Rp1,39 miliar.
Seluruh paket tercatat menggunakan mekanisme E-Purchasing dengan perusahaan penyedia jasa sebagai mitra pengadaan. Perlu dicatat, nilai yang tercantum dalam data pengadaan tidak otomatis merupakan honor pribadi pembawa acara maupun jumlah uang yang telah dicairkan seluruhnya.
Penggunaan podcast sebagai sarana komunikasi pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Pada Oktober 2024, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menerima kunjungan LKPP untuk mempelajari pengembangan konten podcast sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas publikasi pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas dan Umum LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, menyampaikan, “Kami ingin belajar lebih banyak dari BPHN agar publikasi di LKPP dapat berjalan lebih maksimal.”
Terungkapnya empat paket pengadaan Kemenag ini kembali memunculkan perhatian terhadap transparansi belanja publikasi pemerintah. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai ruang lingkup pekerjaan, hasil kampanye, serta manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.
Hingga informasi ini disusun, belum ditemukan keterangan resmi Kemenag yang secara khusus menjelaskan empat paket pengadaan tersebut. Karena itu, penjelasan mengenai realisasi anggaran dan hasil kerja sama masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
