Jakarta, GPriority.co.id – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11).
Keputusan ini menjadi perkembangan besar dalam dinamika politik nasional sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai masa depan pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Kabar pengunduran diri Gibran tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Kepada wartawan, Budi membenarkan informasi tersebut dengan jawaban singkat.
“Betul,” kata Budi Arie, Rabu (11/11).
Menurut laporan Inilah.com, pengunduran diri itu disampaikan setelah Gibran bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan tersebut. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” tutur Gibran.
Perkembangan ini juga mendapat perhatian media asing, termasuk Reuters, yang menyoroti potensi keretakan hubungan politik Prabowo dan Jokowi. Mundurnya Gibran dinilai dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan politik yang selama ini terbentuk di lingkaran pemerintahan.
Di sisi lain, keputusan tersebut menjadi ujian bagi kredit politik Jokowi. Sebagai ayah Gibran sekaligus tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik putranya, Jokowi berpotensi kehilangan salah satu representasi politik terpentingnya di pemerintahan.
Dinamika ini juga berkaitan dengan masa depan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Kaesang Pangarep. Potensi perpindahan sejumlah kader dan elite partai menjadi tantangan tersendiri bagi konsolidasi PSI di tengah perubahan peta kekuasaan.
Meski demikian, secara konstitusional, pengunduran diri wakil presiden tetap memerlukan proses formal. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan belum melihat surat pengunduran diri Gibran. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya akan menentukan kapan kekosongan jabatan dapat dinyatakan secara resmi.
Pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan momentum yang berpotensi mengubah konfigurasi politik Prabowo, Jokowi, dan PSI.
