Banda Aceh, Gpriority.co.id – Pemerintah Aceh mengaku siap sebagai salah satu daerah di Indonesia untuk menjadi tujuan utama investasi. Tak hanya itu, Aceh juga siap menjamin keamanan bagi para investor untuk menanamkan modal mereka daerah yang berjuluk Bumi Serambi Mekkah.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, Ir. Mawardi ketika menghadiri acara Aceh Bussiness Forum 2022, di Medan Sumatera Utara, Rabu 24 Agustus 2022, kemarin.
Di hadapan beberapa Konsulat Jendral Luar Negeri, Mawardi menyebut jika saat ini stabilitas politik di Aceh sangat baik. Sehingga ia mengaku, Aceh siap menghadirkan iklim investasi yang kondusif.
Kegiatan Aceh Bussiness Forum 2022 tersebut diikuti beberapa perwakilan Konsulat Jenderal Luar Negeri, seperti Malaysia, Jepang, India, Cina, Singapura, Amerika, Turki, Jerman, Belanda, Sri Lanka, dan Denmark.
Selain itu, dalam acara tersebut juga dihadiri Direktur Australia Center, Pimpinan KADIN Aceh, KADIN Sumatera Utara, Pimpinan Aceh Sepakat, para Pimpinan perusahaan, Perbankan, Asosiasi Pengusaha, dan para Investor Potensial.
Agar lebih meyakinkan investor, sebagai pembuktian Mawardi mengatakan, jika pihak Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun lalu pernah melakukan survei, dan hasilnya menyebutkan jika Banda Aceh saat ini merupakan daerah teraman di Indonesia.
“Karena tidak pernah terjadi konflik sosial berbasis SARA,” katanya.
Selain itu, demi meningkatkan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi investor, Mawardi mengungkapkan jika Pemerintah Aceh tidak pernah berhenti meningkatkan mutu peraturan daerah atau qanun yang ramah investasi selama beberapa tahun terakhir hingga sekarang.
“Termasuk telah mengajukan Rancangan Qanun Insentif Daerah untuk meningkatkan jumlah investasi baru,” katanya.
Mawardi menilai, hal itu penting dilakukan Pemerintah Aceh. Sebab, menurutnya itu sebagai dasar percepatan pengembangan investasi di Aceh.
Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe. Dan KEK ini menawarkan area strategis seluas 2.622 hektare yang terletak di pintu masuk utara Selat Malaka, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara.
Ia menuturkan, untuk saat ini sedikitnya ada empat sektor prioritas investasi di Aceh. Empat sektor itu meliputi Agroindustri, Infrastruktur, dan Energi, Pengembangan Pariwisata, serta Pengembangan Kawasan.
“Agroindustri merupakan sektor strategis yang didukung sumber daya alam cukup besar, salah satunya sawit. Dan Aceh kini menjadi salah satu produsen sawit terbesar di Indonesia,” katanya.
Tahun lalu, kata Mawardi, lebih dari 1,9 juta ton CPO dihasilkan dari perkebunan sawit milik perusahaan dan masyarakat di Aceh. Seperti diketahui, saat ini Aceh memiliki 45 perusahaan CPO. Atas dasar itu, dirinya mengaku, sedang mengundang para investor dalam memajukan pembangunan hilirisasi industri sawit di Aceh.
Lebih jauh, Asisten II Setda Aceh mengungkapkan, selain potensi yang telah disebutkan-nya di atas, Aceh juga memiliki potensi lain yang sudah cukup dikenal, baik dalam dan luar negeri, yakni tanaman kopi.
Untuk diketahui, Aceh dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik dunia, dengan varian Robusta dan Arabika. Dataran Tinggi Gayo menjadi pusat kawasan penghasil kopi Gayo Arabika yang ditanam organik oleh petani sehingga tidak merusak lingkungan.
“Tahun 2016 lalu, lebih dari 9.595 ton biji kopi telah diekspor ke 23 negara, sebagian besar di Eropa,” ujarnya.
Untuk Industri pariwisata, sambungnya, Aceh juga telah berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh setiap tahun. Aceh memiliki atraksi wisata bawah laut yang indah dan telah menarik minat banyak penyelam dari seluruh dunia.
“Dan atraksi bawah laut ini tersebar dari Sabang, Simeulue, hingga Pulau Banyak. Pemerintah Aceh juga mengundang investor membangun hotel dan infrastruktur di destinasi wisata potensial tersebut,” kata Mawardi.
Pemerintah Aceh kata Mawardi, telah membentuk Tim Task Force Satgas Percepatan Investasi untuk membantu mengatasi hambatan layanan investasi.
Ia menyebutkan, tim ini dibentuk untuk memastikan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan penanaman modal dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pengusaha. Selanjutnya, dalam penanganan hambatan investasi, pemerintah Aceh terus upaya penekanan, dan itu dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh instansi terkait, sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara berkala.
Kemudian, tambahnya lagi, berbagai inovasi juga telah diterapkan di lingkungan DPMPTSP Aceh. Sistem pengaduan dan layanan perizinan e-klinik serta layanan informasi potensi dan proyek investasi, dan itu dapat langsung diakses di www.investaceh.id.
“Kami berharap fasilitas tersebut semakin mempermudah calon investor membangun bisnis mereka di Aceh, serta memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan efektif,” kata Mawardi. [zul]
