Banda Aceh, Gpriority.co.id – Pemerintah Aceh mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan kewenangan penuh terkait pengelolaan aset Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patna) terkait pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, Aceh.
Selain itu, pemerintah Aceh meminta Pemerintah Pusat agar membantu dalam mendorong percepatan penyertaan modal PT Pertamina dan PT Pelindo sebagai perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP).
Usulan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki saat menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno dalam kunjungan kerjanya, di Jakarta pada Rabu, 24 Agustus 2022, kemarin, sekaligus membahas percepatan pembangunan di Aceh.
“Kita melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri dalam beberapa hari terakhir ini. Tujuannya untuk pembangunan Aceh ke depan,” kata Pj Gubernur Aceh, Marzuki.
Selain mengusulkan pendelegasian kewenangan, pada kunjungan kerjanya di Jakarta kemarin, Marzuki juga sempat menyampaikan beberapa usulan kepada Menteri Perhubungan. Ia meminta agar Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar bisa dibuka sebagai entry point penerbangan internasional.
Sebab, untuk menjalankan itu, kata Marzuki, harus diterbitkan petunjuk teknis (juknis) dari Kemendagri Perhubungan (Kemenhub).
“Karena saat ini telah terbit inmendagri 39/2022 sebagai pintu masuk udara internasional. Dan supaya mempermudah umrah, kunjungan wisata mancanegara, hubungan perdagangan dan kekerabatan, kerjasama IMT-GT dan Indonesia – India,” kata Pj Gubernur Aceh.
Selanjutnya, Marzuki juga berharap agar rute penerbangan perintis di Aceh perlu adanya penambahan dari empat rute menjadi 16 rute dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu.
Menurutnya, hal itu dikarenakan selama ini frekuensi hanya ada satu kali dalam seminggu dari empat rute pelayanan yang ada, yakni, Banda Aceh – Takengon; Banda Aceh – Gayo Lues; Banda Aceh – Kutacane; dan Banda Aceh – Sinabang.
“Kita juga meminta kepada Kemenhub adanya pengerukan alur pelayaran pelabuhan Kuala Langsa, agar kapal 15.000 DWT dapat bersandar. Dan meminta untuk mengoptimalisasikan fungsi pelabuhan Kuala Langsa guna menunjang aktifitas ekspor – impor,” katanya.
Marzuki juga meminta adanya pembangunan dry port di Bener meriah. Dry port ini seperti diketahui yang fungsinya di pelabuhan laut, namun untuk yang ini khusus di daratan, karena kebutuhan ini dinilai untuk konsilidasi.
“Kita juga sampaikan ingin adanya pembangunan break water pelabuhan penyeberangan Meulaboh. Karena kapal tidak bisa bersandar saat gelombang tinggi. Defendernya juga cepat rusak akibat benturan, serta hambatan saat bongkar muat,” katanya.
Lebih jauh, Marzuki menambahkan, khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihaknya meminta program pengerukan kolam labuh PPS Kutaraja Lampulo, pengerukan kolam labuh dan Alur PPN Idi, Aceh Timur, dan pengadaan kapal pengawasan perikanan.
Sementara itu, menanggapi usulan Pj Gubernur Aceh, Mensesneg, Pratikno mengaku akan mendukung sepenuhnya seluruh kebijakan Pj Gubernur Aceh kedepannya.(Zul)
