Indonesia Berhasil Selesaikan 27 Perjanjian Perdagangan Internasional dalam 10 Tahun

Jakarta, GPriority.co.id – Di tengah kondisi dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, Politik Luar Negeri Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip bebas aktif, demi kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dalam pidatonya yang dirilis pada Senin, (8/1) kemarin di laman resmi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.

Dalam pidatonya tersebut, Retno menyampaikan laporan mengenai capaian Kemenlu Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Pada poin perdagangan dan investasi, di tahun 2023 volume perdagangan dari Januari-November tercatat lebih dari USD 439 miliar, naik hampir 24% dan mengalami surplus lebih dari USD 33 miliar.

Kedua, dalam periode Januari sampai September 2023, nilai investasi masuk sudah mencapai angka lebih dari USD 37 miliar, lebih dari 32%.

Disamping itu, Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menyelesaikan 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi, dalam bentuk PTA, FTA, CEPA maupun RCEP.

Kerjasama ini melibatkan Korea, Australia, Mozambik, PEA dan Chile. Selain itu, sejumlah Protokol Perdagangan juga telah diselesaikan, terutama untuk produk pertanian dan perikanan.

Melalui kunjungan Presiden Widodo tahun lalu ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan, menghasilkan 33 kesepakatan senilai lebih dari USD 4 miliar dengan Afrika.

Diplomasi ekonomi juga diperkuat di forum PBB, G20 dan ASEAN yang melibatkan BUMN dan sektor swasta.

Untuk pertama kalinya pengiriman pasukan perdamaian PBB menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan penggunaan berbagai produk asal Indonesia di berbagai misi PBB juga terus meningkat.

Di G20 tahun 2022, Indonesia gagas Concrete Deliverables G-to-G dengan 361 proyek senilai lebih dari USD 71 miliar. Serta dalam ASEAN tahun 2023, Indonesia gagas ASEAN-Indo-Pacific Forum yang menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai lebih dari USD 38,2 miliar, dimana USD 13,5 miliar diantaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan milik swasta Indonesia.

Foto : Sekretariat Kabinet