Dugaan 340 Hektare Lahan Milik Prabowo, PHPB Laporkan Anies ke Bawaslu

Jakarta, GPriority.co.id – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung terkait luas tanah Prabowo Subianto, calon presiden nomor 2, yang disebut memiliki luas 340 ribu hektare.

Pernyataan ini dilontarkan Anies ketika sesi tanya-jawab saat Debat Ketiga Pilpres 2024 di panggung debat Istora Senayan, GBK, Jakarta, pada Minggu (7/1) lalu.

Organisasi Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) telah mengajukan laporan terhadap Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Anies dilaporkan atas dugaan fitnah terkait pernyataannya mengenai luas lahan tanah yang dimiliki Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang disebut mempunyai tanah mencapai 340 hektare.

“Terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah seluas 340 ribu hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar,” ungkap Subadria Nuka.

“Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Subadria mencatat bahwa Anies juga membuat pernyataan yang secara terbuka menyerang Prabowo, baik dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai individu. Dalam debat ketiga.

Anies menyebutkan anggaran pertahanan sebesar Rp 700 triliun dan mencela kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dengan memberikan nilai 11 dari 100. Karena diketahui ia menyebut bahwa anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak mencapai Rp 700 Triliun.

Dia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap Prabowo. Meskipun demikian, menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai Menteri dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Patut diduga ini telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu,” ucapnya.

“Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses,” sambungnya.

Foto: Hilal