Jakarta, GPriority.co.id – Indonesia saat ini sedang bersiap mengukir sejarah baru sebagai negara dengan layanan digital terpadu sebagaimana negara-negara maju lainnya.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas usai mengikuti rapat dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/3).
Anas menyampaikan bahwa aspek regulasi terkait layanan digital sudah tuntas dengan beberapa Perpres yang diteken Presiden. Selain itu, sejak Januari 2024 hingga saat ini tim lintas kementerian/lembaga bekerja dan kolaborasi mewujudkan sejarah baru.
“Untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu, salah satunya dengan interoperabilitas ribuan aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,” ujar Anas.
Selama ini, menurut Anas, sebagian layanan publik memang sudah digital, tetapi saling terpisah.
“Selama ini layanan masih belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pengguna (user centric), melainkan pendekatannya per instansi pemerintah. Ketika rakyat/masyarakat ingin akses layanan kesehatan misalnya, harus download dan isi data di aplikasi kesehatan. Lalu ingin akses layanan pendidikan, download lagi aplikasi pendidikan dan isi data lagi. Kalau butuh akses puluhan layanan, maka harus download juga puluhan aplikasi dan isi data dari awal puluhan kali. Masyarakat kesulitan, padahal Presiden inginnya ini serba mudah dan cepat,” kata Anas.
Anas mengatakan, hal tersebut berbeda terjadi di banyak negara maju, di mana semua layanan sudah terintegrasi.
“Kalau kita mengacu ke negara-negara dengan transformasi digital yang kerap dijadikan benchmark, warganya cukup masuk ke satu sistem atau portal untuk semua jenis layanan. Aksesnya single-sign on (SSO), juga satu kali isi data untuk berbagai layanan. Kalau di kita kan belum seperti itu, makanya Presiden Jokowi ingin ini segera beres,” tuturnya.
Dalam rapat di Istana, Anas menuturkan, bahwa Presiden Jokowi menekankan untuk mempercepat sejumlah langkah teknis. Saat ini tim digital pemerintah atau GovTech telah terbentuk dengan nama INA Digital. GovTech adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu dan mengeksekusi keterpaduan layanan digital nasional.
“Tim GovTech bersama Tim SPBE Nasional dan berbagai kementerian/lembaga, terus rapat maraton karena banyak hal teknis harus dikonsolidasikan, seperti integrasi identitas kependudukan digital, identitas digital terpadu yang memadukan NIK, SIM, NIP kalau warganya ASN, paspor dan sebagainya. Jadi tim koordinasi terus di tingkat teknis, bukan rapat formalitas,” jelas Anas.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, dalam tahap awal, terdapat sembilan layanan prioritas yang diintegrasikan, yaitu pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, SIM, izin penyelenggaraan event, pembayaran digital, layanan ASN, dan administrasi kependudukan.
“Sembilan layanan prioritas itu di dalamnya ada beragam turunan, seperti kesehatan ada soal antrean rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, sampai imunisasi. Lalu pendidikan ada program Indonesia Pintar dan beberapa lagi. Targetnya ini beres bulan Mei,” ujar Anas.
Secara paralel, disiapkan integrasi lainnya, seperti keimigrasian, pertanahan untuk pengurusan sertipikat, lowongan pekerjaan dari berbagai sektor, hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Jadi ke depan konsepnya terpadu dalam melayani perjalanan hidup manusia, moments of life, layanan dari lahir sampai tutup usia yang semuanya berbasis digital. Ini seperti di luar negeri. Jadi ketika orang akan melahirkan, tinggal masuk ke sistem, dia tahu dan haknya akan dapat layanan apa saja. Ketika sakit, bagaimana. Ketika masuk kuliah, bagaimana. Semua terintegrasi di satu portal, tidak perlu download ratusan aplikasi, tidak perlu isi data berulang kali,” beber Anas.
Foto: Humas PANRB
