Jakarta, GPriority.co.id – ISPE 2025 (Indonesia Sustainable Procurement Expo), resmi digelar pada Selasa (11/2) di Smesco, Jakarta. Acara ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, sampai 12 Februari 2025.
ISPE 2025 merupakan inisiasi dari Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), berkerja sama dengan Keren Event Organizer, dan didukung oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), serta Kementerian Kebudayaan RI.
Dengan mengusung tema “Mendorong Pengadaan Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital dengan Meningkatkan Kualitas Produk Dalam Negeri, Efisiensi UMKM, Optimalisasi Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, serta Implementasi e-Katalog Versi 6.0.”, ISPE 2025 berkomitmen mendukung pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, memuji AKEN yang telah menggelar acara ISPE selama 5 kali berturut-turut. Lewat acara ini, isu-isu pengadaan barang dan jasa di Indonesia, dapat terjawab.
“Isunya yang pertama, bagaimana kemudian bisa membuat produk-produk Indonesia ini menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, terutama lewat belanja APBN dan APBD,” ungkap Hendrar.
Hendrar melanjutkan, isu kedua yaitu berkaitan dengan keterlibatan pengusaha kecil dan UMKM agar semakin meningkat dan mendapat porsi dalam APBN dan APBD.
Terakhir, Hendrar menyebut bagaimana kualitas pengadaan dapat secara cepat dan procedural dilaksanakan dengan didukung oleh sistem E-Katalog versi 0.6.
“Bahwa dengan sebuah program pemerintahan yang berkelanjutan, kita dapat melihat begitu luar biasanya potensi pengadaan yang ada di negara kita ini. Dari tahun 2022 hingga 2024, RUPnya selalu diatas 1200 triliun,” beber Hendrar.
Produk Dalam Negeri Ciptakan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi
Hendrar menekankan, jika kemudian hal tersebut dipakai untuk belanja produk dalam negeri, akan menciptakan hasil yang luar biasa. Menurut data dari Biro Pusat Statistik, 400 triliun yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri, mampu melibatkan 2 juta tenaga kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi 1,5-1,8 persen.
“Jadi kalau hari ini kita bersepakat produk dalam negeri menjadi tuan rumah, terutama dalam proses pengadaan barang ini, bisa dibayangkan. Namun juga tenaga kerja akan terekrut, dan paling tidak ada pertumbuhan ekonomi 5 persen, hasil daripada pengadaan barang dan jasa di negeri ini,” pungkas Hendrar.
Foto : GPriority/Nindya F Azzahrah
