Jakarta, GPriority.co.id – Usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, berbagai negara secara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan tersebut. Meski demikian, Pemerintah Amerika Serikat kembali mengumumkan penundaan pemberlakuan Tarif Resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025 mendatang.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia akan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi secara langsung terkait kebijakan tersebut. Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada 16-23 April 2025 dapat bertemu dengan berbagai pihak penting Amerika Serikat yakni US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.
“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Pertemuan dengan Pemerintah AS terkait Tarif Perdagangan di Kantor Kemenko Perekonomian dikutip Selasa (15/4).
Lebih lanjut, Airlangga juga menyebut Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah menyampaikan surat secara resmi kepada Secretary of Commerce, USTR, dan Secretary of Treasury. Selanjutnya, Airlangga juga menyebutkan sebagai persiapan upaya diplomasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga terkait sektor keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyebutkan rencana Indonesia untuk mengompensasikan delta ekspor dan impor terhadap Amerika Serikat dengan membeli sejumlah produk-produk Amerika Serikat. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan membahas terkait investasi perusahaan Amerika Serikat di Indonesia dan rencana perusahaan Indonesia yang juga akan berinvestasi di Amerika Serikat.
Selain membahas persiapan upaya diplomasi ke Amerika Serikat, dalam Rakortas tersebut Pemerintah juga turut membahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Satgas PHK dan perluasan kesempatan kerja yang saat ini tengah dimatangkan, serta Satgas Deregulasi.
“Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan (kebijakan Satgas PHK dan Deregulasi), kita cari low-hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” pungkas Menko Airlangga.
Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
