Jakarta, GPriority.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) melakukan demonstrasi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9).
Massa aksi menuntut agar DPRD DKI menerapakan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik di DKI Jakarta.
Sebab, AMPSI menilai bahwa praktik pengelolaan keuangan di tubuh DPRD DKI Jakarta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih jauh dari prinsip keterbukaan, efisiensi, serta keberpihakan pada rakyat.
Menurut AMPSI, dalam negara demokrasi, pejabat publik seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok, terutama terkait besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI yang bahkan dinilai lebih besar dari DPR RI,” kata orator aksi.
“Aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral mahasiswa terhadap kebijakan yang tidak rasional dan mencederai keadilan sosial,” tambahnya.
Selain itu, AMPSI juga meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi beberapa BUMD DKI seperti Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, PAM Jaya, Darma Jaya, Food Station, dan PT Jakarta Propertindo (JakPro).
Pasalnya, dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan adanya sejumlah persoalan dalam laporan keuangan beberapa BUMD DKI Jakarta tersebut.
AMPSI menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik, bukan untuk memperkaya pejabat daerah atau melanggengkan praktik-praktik oligarki di tubuh pemerintah daerah.
Berikut tiga poin utama pada tuntutan AMPSI, diantaranya:
- Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.
- Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
- Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan beberapa BUMD DKI Jakarta.
Diketahui, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.
Dalam Kepgub yang diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu tertulis bahwa tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 78,8 juta per bulan, termasuk pajak.
Sementara, tunjangan perumahan untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 70,4 juta, termasuk pajak tiap bulannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilandan proporsionalitas penggunaan APBD. Selain itu, kondisi ini juga memicu kritik keras, sebab DPR RI sebagai lembaga legislatif pusat justru menerima penghasilan yang lebih rendah.
Pewarta : Fifi Abdurahman
