Jakarta, GPriority.co.id – Menyoroti isu pencabutan ID Pers Istana jurnalis CNN, Diana Valencia Gunawan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun membuka suara.
Sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Senin (29/9), Prasetyo menekankan jika saat ini pemerintah tengah memfokuskan perhatian terhadap penanganan kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis. Begitupun terkait sistem manajemen Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi,” kata Prasetyo secara singkat usai menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9) kemarin.
Prasetyo menambahkan, pemerintah kini akan menuntaskan evaluasi serta perbaikan agar ke depannya tak terjadi lagi insiden keracunan pada program MBG.
Sementara itu, pencabutan ID Pers Istana milik jurnalis CNN telah dikonfirmasi oleh Titin Rosmasari selaku Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV. Titin menyebut jika kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu (27/9) lalu, sekitar pukul 19.15 WIB.
ID Pers Istana milik Diana diambil langsung oleh salah seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di kantor CNN Indonesia. Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan alasan pencabutan ID pers, walaupun tak ada penjelasan secara resmi.
“Kami tetntu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujar Titin dalam keterangan tertulisnya.
Menurut laporan, pihak CNN Indonesia dijadwalkan mengadakan pertemuan bersama BPMI Sekretariat Presiden pada Senin (29/9) pagi, guna menindaklanjuti surat permohonan klarifikasi yang sudah dilayangkan.
Kejadian ini sontak membuat publik bertanya-tanya dan tak sedikit pula yang menganggap jika kejadian ini sebagai pembungkaman terhadap media. Terlebih saat ini program MBG sedang disoroti oleh publik.
Laporan terbaru menyebut jika kasus keracunan MBG telah menembus hingga 6.452 korban sejak program tersebut dijalankan pada Januari 2025 lalu. Meski banyak pihak telah mendesak penghentian sementara program ini, namun pemerintah tetap akan melanjutkannya dan berfokus untuk memperbaiki kualitas salah satu program prioritas Presiden Prabowo tersebut.
