Ahli Gizi: Kepala Sekolah dan Orang Tua Harus Cicipi MBG Sebelum Diberikan ke Siswa

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat meninjau salah satu dapur MBG/Foto : Dok. Instagram @badangizinasional.ri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat meninjau salah satu dapur MBG/Foto : Dok. Instagram @badangizinasional.ri

Jakarta, GPriority.co.id – Menyoroti korban keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang berjatuhan dan kian bertambah jumlahnya, ahli gizi Hardiansyah menilai jika penyebab utamanya ialah adanya cemaran bakteri. Ia pun meminta pengawasan agar semakin diperketat guna mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Menurutnya, paparan bakteri dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan baik pada anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui, sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Senin (29/9). Hardiansyah mengungkap, gejala mual dan muntah merupakan tanda awal gangguan kesehatan. Ia menegaskan jika kondisi ini tak boleh dialami oleh penerima MBG.

Hardiansyah juga menyarankan sekolah untuk mengeluarkan kebijakan agar kepala sekolah, kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), serta orang tua, mencicipi MBG terlebih dahulu sebelum nantinya dibagikan ke siswa.

Menurutnya, langkah ini berguna untuk memastikan kesegaran, aroma, hingga kualitas makanan, guna mencegah keracunan pada siswa penerima manfaat.

“Tiba di sekolah, harusnya kepala sekolah mencoba atau melihat. Dari segi kesegaran, warna, atau kalau tercium aroma basi, itu harus jadi peringatan,” ungkapnya.

Hardiansyah menambahkan, “Jangan sampai (siswa) merasa seperti kelinci percobaan. Karena memang SOP yang benar itu demikian.”

Selain memberi saran kepada pihak sekolah, Hardiansyah juga ingin masyarakat serta orang tua lebih banyak terlibat dalam mengawasi setiap satuan layanan MBG, lewat pembentukan pengawas independen.

Nantinya, tim pengawas independen dapat terdiri dari pihak sekolah, masyarakat, pemerintah, hingga perwakilan orang tua yang dapat bergantian setiap minggunya. Rapat bulanan juga perlu diadakan untuk membahas evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, sistem ini juga dapat menjadi program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat memberi dukungan seperti insentif untuk para pengawas independen yang terlibat.