Jakarta, GPriority.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) siap membentuk lembaga baru yang akan diberi tugas khusus untuk mengurus sertifikasi menu MBG (Makan Bergizi Gratis), sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Sabtu (4/10).
Dijelaskan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, langkah ini dilakukan guna menggenjot proses sertifikasi terhadap menu MBG pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menilai upaya pembentukan lembaga independen yang bertugas megneluarkan sertifikasi keamanan pagan dalam program MBG dinilai sangat penting untuk keberlangsungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Saat ini, Dadan menyebut, pihak BGN tengah melalui proses persiapan pembentukan lembaga independen tersebut.
“Dan ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasi, yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan,” sebutnya.
Lebih lanjut Dadan menjelaskan jika nantinya setiap SPPG akan memberlakukan 2 sertifikat. Pertama, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kedua ialah sertifikasi keamanan pangan dari Lembaga Independen.
Kendati demikian, Dadan dan menjelaskan secara mendalam terkait pihak-pihak yang akan terlibat dalam lembaga sertifikasi tersebut. Ia menekankan, setiap puskesman dan UKS di sekolah akan terlibat dalam imitigasi kesehatan serta penanganan darurat.
Dalam hal ini, Dadan menyatakan jika pihaknya telah meminta serta menginstruksikan seluruh SPPG agar dapat didampingi oleh ahli masak yang telah terlatih.
Selain itu, tegasnya, SPPG yang memiliki kemampuan terbatas juga akan dibatasi penerima manfaatnya, maksimal 2.500 orang per SPPG.
Sebelumnya Dadan juga menyoroti berbagai kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah. Menurutnya, salah satu penyebab insiden tersebut ialah karena dapur SPPG yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan SOP atau standard operating procedure.
“Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (1/10) lalu.
