Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait penolakan sejumlah kepala daerah atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tito meminta para kepala daerah untuk tidak terburu-buru bereaksi negatif, sebelum terlebih dahulu melakukan evaluasi serta efisiensi anggaran di wilayah masing-masing.
“Lakukan eksersais dulu. Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan, angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan kami kurang. Ntar dulu, lakukan dulu eksersais untuk melakukan efisiensi,” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10).
Ia mencontohkan, kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga mengalami pemangkasan anggaran hingga 50 persen, namun tetap bisa beroperasi dengan baik.
“Kita udah bukan sesuatu yang baru. Di KL-KL ini ada juga, seperti di Kementagri, tahun ini kami pernah 50%. Tapi kami dikurangi, tapi kita nggak mengeluh. Dan kita bekerja, dan buktinya juga jalan,” tegasnya.
Tito meminta para kepala daerah untuk tidak pesimis terhadap kebijakan pemotongan anggaran tersebut.
Ia menilai, masih banyak daerah yang belum efisien dalam penggunaan anggaran sehingga justru menimbulkan persoalan hukum.
“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum. Kena ott, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan,” tutur Tito.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari solusi bagi daerah yang benar-benar terdampak berat akibat pemotongan TKD.
“Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu Pak Purbaya. Pak Purbaya nyampaikan, eksersis dulu. Silahkan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia kompak melakukan aksi protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait transfer ke daerah (TKD) yang dipangkas oleh pemerintah.
Dari 18 gubernur tersebut, dua diantaranya Bobby Nasution (Sumatera Utara) serta Muzakir Manaf atau Mualem (Aceh). Mereka mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna menyampaikan keluh kesah terhadap pemotongan TKD (Transfer ke Daerah) yang dinilai memberatkan.
Dalam pernyataannya, mereka menilai jika kebijakan Menkeu Purbaya dinilai dapat menghambat pembangunan di daerah mereka. Terlebih lagi, dapat berdampak bagi sistem pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).
“Semuanya mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Mualem sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Selasa (7/10).
Pewarta : Fifi Abdurahman
