Jakarta, GPriority.co.id – Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bahlil Lahadalia menyatakan jika PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyepakati pelepasan 12 persen saham tambahan kepada pemerintah Indonesia, sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Senin (13/10).
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rencana perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga tahun 2061 mendatang. Setelah kesepakatan tersebut, Freeport dapat terus menambang tembaga serta emas di daerah Grasberg, Papua, hingga cadangannya habis.
“Rancangannya akan (diperpanjang) ke sana (2061) karenan memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter sampai dengan cadangan selesai,” jelasnya.
Kendati telah terjadi kesepakatan, hingga kini Bahlil belum menyebut nilai transaksi karena masih menunggu proses finalisasi kontrak. Ia menekankan, pemerintah provinsi Papua akan turut dilibatkan dalam pembahasan perpanjangan kontrak tersebut.
Di sisi lain, Tony Wenas selaku Direktur Utama PTFI menyebut kesepakatan divestasi saham 12 persen tersebut masih dalam proses tahap akhir pembahasan. Ia pun belum dapat memastikan apakah pelepasan saham ini akan dilakukan secara gratis atau free of charge, atau harus melewati mekanisme pembelian.
“Memang masih didiskusikan terus. Kalau dikatakan sudah final, sudah disepakati dan diteken, baru mungkin bisa dikatakan final,” tegas Tony sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Di lain kesempatan, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan jika pihaknya tengah menargetkan negosiasi untuk dapat rampung dalam waktu dekat. Langkah ini sejalan dengan pembahasan perpanjangan izin tambah pasca-2041.
“Negosiasi kan sudah berjalan, sudah sampai final. Hasil negosiasi kami, (nantinya) kita akan dapat tambahan saham 12 persen. Free of charge, ya. Jadi tidak ada biaya sama sekali,” sebut Rosan.
Apabila telah disepakati, bukan hanya dapat memperkuat kepemilikan Indonesia terhadap Freeport, namun juga pengelolaan tambang dapat dipastikan lebih strategis namun tetap memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi negara.
