Angka Kebakaran Hutan dan Lahan  2025 Turun Drastis, Pemerintah Klaim Hemat Rp68 Triliun 

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usia rapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPB di Kemenhut, Senin (13/10)/Foto Fifi Abdurahman Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usia rapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPB di Kemenhut, Senin (13/10)/Foto Fifi Abdurahman

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024.

Ia merinci, luas area karhutla pada 2024 mencapai 376.805 hektare, sedangkan pada 2025 turun menjadi 213.984 hektare.

“Dengan senang hati, dengan bangga dan ucapan syukur pada Allah SWT, kita dapat mengumumkan bahwa angka kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 ini turun dibandingkan Karhutla pada tahun 2024. Pada tahun 2024 kebakaran hutan dan lahan jumlahnya 376.805 hektare. Pada tahun ini 213.984 hektare,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kantor Kemenhut, Senin (13/10).

Raja Juli menambahkan, data tersebut akan terus diperbarui dalam beberapa bulan ke depan. Namun, ia meyakini angka final tetap akan berada di bawah tahun sebelumnya. 

“Sekali lagi masih ada beberapa bulan kita akan update, tapi semua percaya bahwa angkanya insya Allah akan dibawah daripada tahun berikutnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Raja Juli mengungkapkan dua faktor utama yang berkontribusi pada penurunan angka karhutla tahun ini.

Pertama, keberhasilan ini berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sangat serius dalam menangani persoalan karhutla.

“Pertama, saya kira ini adalah berkat kepentingan Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau dua kali ratas langsung memimpin rapat menghadirkan kami semua. Sampai detail beliau ngecek persiapan pesawat untuk waterbombing, bagaimana pesawat untuk OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) bagaimana, berapa harganya, berapa sewa, jenisnya apa, apakah itu efeknya, efisien atau harus cari lagi di tempat lain,” jelasnya.

Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo sangat memahami dampak luas kebakaran hutan dan lahan, mulai dari ancaman kesehatan masyarakat, gangguan terhadap transportasi, hingga potensi kerugian ekonomi akibat penutupan bandara, sekolah, dan pasar.

“Oleh karena itu beliau sangat serius memerintahkan kami untuk bekerja keras menekan angka Karhutla. Dan tentu juga yang tidak kalah adalah trans-bordering, haze asap yang bisa mengganggu negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura,” ucapnya.

Kedua, keberhasilan ini juga berkat koordinasi dan kerja sama yang solid antara kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah. 

“Jadi sekali lagi, pada tahun ini, tahun pertama ketimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, berkat kepemimpinan beliau, dan kerjasama antar KL, dan juga pusat daerah, angka-angka Karhutla  dapat kita tekan, dan lebih rendah ketimbang angka-angka ketuklah pada tahun sebelumnya,” imbuh Raja Juli.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian akibat karhutla tahun 2025 turun drastis dibandingkan tahun 2019. 

“Di tahun 2019 saat itu terjadi El Nino Moderat, itu kerugian yang terjadi akibat Karhutla sebesar Rp75 triliun, ini data dari BNPB, kemudian tahun 2025 yang kita lakukan baru saja ini, terutama ini dengan operasi modifikasi cuaca, tentunya didukung dengan yang lain-lain, nah itu kerugiannya adalah sebesar Rp6,7 triliun,” tuturnya.

“Jadi ada selisih Rp68,25 triliun yang bisa dihemat dengan upaya penanganan Karhutla, sehingga kalau dihitung cost benefit ratio-nya itu 1.030 banding 1. Jadi manfaatnya itu 1.030 kali lebih besar dari kerugian setelah penanganan Karhutla yang dilakukan saat ini,” tambah Dwikorita.

Pewarta : Fifi Abdurahman