Tangerang, GPriority.co.id – Apkasi mendorong pemanfaatan E-Katalog LKPP Versi 6.0 tidak berhenti pada transformasi administratif pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sistem digital tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Apkasi Joune Ganda saat membuka Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6.0 LKPP di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (27/8). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026.
“Bagi Apkasi, kegiatan ini bukan sekadar forum untuk mengenalkan sebuah sistem digital baru. Lebih dari itu, ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa transformasi digital pengadaan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah,” ujar Joune Ganda, yang juga Bupati Minahasa Utara.
Menurut Joune, alokasi APBD di seluruh kabupaten memiliki posisi strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Setiap rupiah belanja pemerintah daerah, kata dia, seharusnya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional birokrasi, tetapi juga menciptakan pasar bagi pelaku usaha lokal, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Apkasi menyambut baik pengembangan Katalog Elektronik Versi 6.0 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun, Joune mengingatkan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi.
“Keberhasilan sistem baru ini tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan dari kemudahan integrasi dan dampaknya bagi daerah,” tegasnya.
LKPP sendiri menjelaskan bahwa Katalog Elektronik V6 menghadirkan integrasi proses pengadaan hingga pembayaran dalam satu platform, termasuk dukungan terhadap kemudahan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta monitoring transaksi secara real time.
Joune menambahkan, kabupaten di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah hingga ekonomi kreatif. Selama ini, persoalan yang dihadapi pelaku usaha daerah kerap bukan pada kapasitas produksi, melainkan keterbatasan akses pasar.
Karena itu, workshop kolaboratif Apkasi dan LKPP tersebut dilengkapi sesi simulasi serta showcase produk pelaku usaha. Format ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah daerah sebagai pengguna (user) dengan dunia usaha sebagai penyedia (supplier).
Dengan demikian, E-Katalog LKPP Versi 6.0 diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi daerah melalui belanja pemerintah yang lebih berpihak pada produk lokal dan pelaku usaha daerah.
