Bappenas: Indonesia Butuh Rp12,5 Triliun untuk Capai Target Penanganan Iklim 2035

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam acara peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Kantor Bappenas, Selasa (2/12)/Foto Fifi Abdurahman Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam acara peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Kantor Bappenas, Selasa (2/12)/Foto Fifi Abdurahman

Jakarta, GPriority.co.id – Indonesia membutuhkan anggaran sebesar USD 757,6 miliar atau sekitar Rp12.593 triliun (asumsi kurs Rp16.620 per dolar AS) untuk mencapai target penanganan perubahan iklim sesuai komitmen dalam Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution (End-NDC) pada tahun 2035.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam acara peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Kantor Bappenas, Selasa (2/12).

“Untuk memenuhi komitmen iklim sebagaimana tertuang dalam End-NDC,  kita membutuhkan pendanaan iklim lebih dari 700 miliar (dolar AS) hingga tahun 2035. Saat ini alokasi anggaran terkait pendanaan iklim baru mencapai 3 persen APBN,” kata Rachmat.

Ia menuturkan, pembiayaan iklim menjadi isu besar pasca-Conference of the Parties ke-20 (COP 30), termasuk upaya mendorong new collective quantified goal dan peningkatan pendanaan adaptif hingga tiga sampai empat kali lipat pada 2035, serta pembentukan inisiatif seperti Tropical Forest Forever atau Fasilitas Hutan Tropis Selamanya.

Menurut Rachmat, situasi tersebut menuntut Indonesia memperkuat kesiapan tata kelola, program, dan proyek yang mampu memobilisasi pendanaan investasi. Pembiayaan iklim juga harus diarahkan untuk memperkuat tiga kondisi percepatan transisi, yaitu memperkuat basis data dan bukti agar kebijakan dan aksi iklim semakin tepat sasaran dan berkeadilan, mendorong skalabilitas energi rendah karbon, serta menjembatani pemanfaatan inovasi menjadi implementasi nyata.

Menjawab kebutuhan itu, kata dia, Bappenas meluncurkan Dana Inovasi Teknologi (Innovation and Technology Fund/ ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (BPI) dan kajian dampak perubahan iklim terhadap perpindahan penduduk di Indonesia. 

Rachmat menegaskan bahwa peluncuran ini menjadi arah besar pembangunan nasional ke depan.

“ITF yang kita hadirkan sebagai jembatan yang mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim kita,” ucapnya.

Ia berharap pendanaan ini dapat mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan manfaat luas.

“Saya berharap ITF mampu merespon kebutuhan secara strategis,” pungkas Rachmat.