Indonesia Gandeng Inggris, Jerman, dan UNDP untuk Perkuat Ketahanan Iklim

Kementerian PPN/Bappenas bersama pemerintah Inggris, Jerman, dan UNDP Indonesia berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional di Kantor Bappenas, Selasa (2/12)/Foto Fifi Abdurahman Kementerian PPN/Bappenas bersama pemerintah Inggris, Jerman, dan UNDP Indonesia berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional di Kantor Bappenas, Selasa (2/12)/Foto Fifi Abdurahman

Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama pemerintah Inggris, Jerman, dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional.

Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Kantor Bappenas, Selasa (2/12).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar terkait bencana lingkungan.

“Hari-hari ini kita menghadapi persoalan yang sulit, untuk kesekian kalinya kita menghadapi bencana lingkungan. Sebagian bencana memang benar-benar karena perubahan iklim, karena global climate change, karena global warming. Tapi sebagian juga dipicu persoalan disiplin, ketidaktertipan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh kita sebagai umat manusia,” kata Rachmat dalam pidatonya.

Rachmat menegaskan bahwa langkah yang dilakukan saat ini bukan hanya berdampak pada Indonesia atau satu generasi saja, tetapi pada negara-negara lain di dunia.

“Komitmen Inggris, Jerman, dan UNDP untuk bersama-sama menjaga lingkungan benar-benar sangat kita hargai. Ini adalah komitmen bersama, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia, komitmen untuk planet kita,” ucapnya.

Ia mengutip laporan World Meteorological Organization yang menyebutkan bahwa tahun 2024 menjadi tahun terpanas dengan suhu rata-rata global mencapai 1,55 derajat Celcius di atas baseline pra-industri tahun 1850–1900.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia harus mempercepat langkah agar tidak merasakan dampak lebih besar.

“Ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus mempercepat langkah, karena setiap keterlambatan akan dibayar dengan biaya sosial dan ekonomi yang semakin besar,” tutur Rachmat.

Rachmat menambahkan, komitmen negara-negara sahabat serta lembaga nasional sangat membantu percepatan transformasi pembangunan, khususnya dalam menjalankan rencana iklim nasional.

Ia menegaskan bahwa ekonomi hijau yang menjadi mandat dalam Asta Cita RPJMN 2025–2030 merupakan salah satu upaya utama untuk mencapai target net zero emission sekaligus meningkatkan daya saing nasional.