Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan formulasi untuk memperluas keterlibatan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan makanan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi usaha lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah sedang menyusun mekanisme yang memungkinkan lebih banyak UMKM berpartisipasi dalam rantai pasok program MBG. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penataan internal Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM,” kata Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10).
Menurut Maman, penyusunan formulasi tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan program MBG yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan maksimal dan tepat sasaran.
“Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,” tuturnya.
Maman mengungkapkan, saat ini lebih dari 68 ribu UMKM telah menjadi pemasok bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Para pelaku usaha tersebut menyediakan beragam kebutuhan, termasuk bahan makanan dan telur, dengan pasokan yang berasal dari daerah masing-masing.
Meski demikian, pemerintah menilai jumlah UMKM yang terlibat masih perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi program MBG dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
“Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya,” ujarnya menegaskan.
Perluasan keterlibatan UMKM menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan. Program MBG tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan permintaan terhadap produk pangan yang dihasilkan pelaku usaha lokal.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 yang dikutip ANTARA, Indonesia memiliki sekitar 64,2 juta unit UMKM atau 99,99 persen dari total unit usaha nasional. Sektor tersebut juga disebut menyerap sekitar 123 juta tenaga kerja, setara dengan 97 persen tenaga kerja nasional.
Besarnya kontribusi tersebut membuat perluasan akses UMKM ke rantai pasok MBG menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong perputaran ekonomi daerah. Namun, pelaksanaan formulasi baru tetap menjadi tahapan penting agar keterlibatan pelaku usaha dapat diperluas secara optimal.
Pemerintah berharap peningkatan partisipasi UMKM dapat memperkuat rantai pasok pangan sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah.
