Jakarta, GPriority.co.id – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Ahmad Haikal Hasan, mendorong agar pemerintah daerah berperan dalam percepatan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian strategis dalam mewujudkan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, penguatan UMKM, dan kedaulatan pangan nasional.
“Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat dan memperkuat UMKM, maka pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro kecil. Mereka butuh didampingi, dimudahkan, dan diperkuat agar bisa naik kelas,” ujar Babe Haikal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10).
Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci sukses implementasi kebijakan Wajib Halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Fasilitasi dari pemerintah daerah, lanjutnya, tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal.
“Sertifikasi halal bukan sekadar perlindungan bagi konsumen, tetapi juga peluang ekonomi bagi UMK. Produk bersertifikat halal lebih dipercaya pasar global dan menjadi nilai tambah bagi daya saing daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Babe Haikal (sapaan akrabnya) menjelaskan arah kebijakan BPJPH tahun 2025–2029 berpedoman pada RPJMN 2025–2029, yang mendukung Prioritas Nasional Kedua tentang penguatan ekosistem halal nasional dan Prioritas Nasional Kedelapan mengenai transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis digital.
“Digitalisasi layanan halal akan menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang bagi pungutan liar dalam proses sertifikasi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi wajib halal bukan semata urusan keagamaan, tetapi bagian integral dari agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Halal kini bukan hanya label religius, tapi telah menjadi symbol of health, symbol of quality, symbol of clean. Dunia menanti kontribusi Indonesia. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa ekonomi halal menjadi tulang punggung kemandirian bangsa,” ucapnya.
