Jakarta, GPriority.co.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) menyelenggarakan diseminasi hasil riset bertema “Arah Baru Digitalisasi Sektor Publik: Data, Etika, dan Kepercayaan”, yang diselenggarakan pada Rabu (22/10) di BRIN Grand Ballroom, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi forum strategis guna memperkuat fondasi ilmiah kebijakan digital nasional yang berbasis bukti dan etika teknologi, dan diselenggarakan oleh Pusat Riset Kebijakan Publik, Organisasi Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN.
Menurut Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Yanuar Farida Wismayanti, Diseminasi Hasil Riset Kebijakan Publik 2025 bertujuan memperkuat jejaring kolaborasi lintas sektor melalui interaksi berkesinambungan, sehingga hasil riset tidak hanya berhenti pada rekomendasi, tetapi benar-benar terintegrasi dalam praktik kebijakan dan program yang dimiliki para stakeholders.
“Transformasi digital sektor publik Indonesia kini memasuki fase baru. Tidak lagi berfokus pada efisiensi layanan semata, melainkan mengarah pada tata kelola digital yang berkeadilan, transparan, dan berlandaskan kepercayaan publik,” ungkap Yanuar.
Yanuar menambahkan, membangun kepercayaan publik sangatlah penting sebagai inti dari keberlanjutan transformasi digital.
“Transformasi digital yang berkelanjutan hanya bisa terwujud bila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistemnya. Karena itu, kebijakan digital harus dibangun di atas data yang valid, etika yang kuat, dan tata kelola yang akuntabel,” ujar Yanuar.
Kegiatan ini juga menghadirkan kolaborasi lintas sektor antara BRIN dan mitra strategis seperti Indonesia Blockchain Society (IBS), PT Baliola Adi Maha Duta, Polkadot, Mandala Chain Foundation, dan E.ID. Melalui forum ini, PRKP BRIN menegaskan peran riset kebijakan sebagai kompas bagi pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti, berorientasi pada kepercayaan masyarakat, dan selaras dengan kemajuan teknologi global.
Perlu diketahui, sepanjang tahun 2025, PRKP BRIN mengembangkan lima riset unggulan yang menjadi dasar diseminasi ini. Riset pertama mengulas potensi integrasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas informasi publik melalui gagasan Public Information Trust System (PITS).
Kajian kedua menyoroti kesiapan Indonesia dalam mengadopsi identitas digital nasional yang aman, inklusif, dan interoperable melalui pembentukan National Trust Framework dan penguatan peran Balai Layanan Penghubung Identitas Digital (BLPID). Sementara itu, riset ketiga meninjau kembali mekanisme evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar lebih menekankan pengalaman pengguna sebagai tolok ukur kualitas layanan publik.
Riset keempat menyoroti bagaimana digitalisasi dapat memperkuat ketahanan pangan desa melalui sistem pelacakan real-time yang transparan dan partisipatif, sedangkan riset terakhir menyoroti kebutuhan akan model tata kelola integrasi AI dan blockchain yang adaptif lintas sektor, termasuk usulan pembentukan Dewan Kepercayaan Digital Nasional di bawah koordinasi Presiden.
Kelima riset ini menggambarkan pergeseran paradigma dari sekadar penerapan teknologi menuju penguatan tata kelola berbasis kepercayaan dan etika publik.
