Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 triliun untuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) di tahun ini.
Sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Rabu (29/10), sebagian anggaran untuk LPDP tersebut didapatkan dari kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO serta turunannya yang mencapai Rp13 triliun.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan sisa efisiensi serta uang pengembalian kasus korupsi CPO untuk program beasiswa LPDP.
Perlu diketahui, total dana abadi untuk LPDP sendiri saat ini telah mencapai Rp154,11 triliun sejak tahun 2010 (pertama kali LPDP diluncurkan, hingga bulan Juni 2025). Jumlah tersebut mencakup Dana Abadi Pendidikan (DAP) senilai Rp126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian (DPL) sebesar Rp12,99 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) sebesar Rp10 triliun, serta Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) sebesar Rp5 triliun.
Kendati demikian, program LPDP hingga saat ini terus menuai polemik, terutama terkait transparansi dalam seleksi penerima beasiswa LPDP. Sampai saat ini tak sedikit yang menilai jika prinsip beasiswa seharusnya lebih ditujukan bagi mereka yang berprestasi namun tak mampu secara ekonomi.
Nyatanya, hingga kini banyak penerima LPDP yang berasal dari ekonomi mampu. Selain itu, terdapat ratusan alumni LPDP yang telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri namun tak mau kembali ke tanah air. Kendati demikian, program ini diperlukan untuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).
Laporan menyebut, pada periode 2013-2025, LPDP telah memberi banyak manfaat kepada penerimanya. Selain dari sisi beasiswa, namun juga dari sisi perguruan tinggi, penelitian, serta kebudayaan.
DAP LPDP saat ini telah diterima oleh 55.492 penerima beasiswa, sedangkan DPL mampu menghasilkan 3.241 judul riset dan 1.069 di antaranya telah selesai. Selain itu DAKB telah menyalurkan Rp176,6 miliar untuk 348 pelaku seni budaya di tanah air.
