Jakarta, Gpriority.co.id – Pupus sudah harapan Indonesia membuat dan memiliki drone kombatan asli dalam negeri. Drone Elang Hitam yang awalnya diperuntukan untuk kombatan telah dihentikan proyeknya oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Banyak pihak menyayangkan keputusan tersebut.
Drone Elang Hitam yang merupakan kategori MALE UAV adalah salah satu Program Strategis Nasional dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Prototipe pertamanya sempat ditampilkan di PT Dirgantara Indonesia pada 30 Desember 2019. Drone yang rencananya akan digunakan oleh TNI untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang semakin kompleks ini melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Diantaranya adalah Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Setelah lama tak kedengaran kabarnya akibat pandemi Covid-19, pertengahan September 2022 secara mengejutkan BRIN mengumumkan penghentian proyek Elang Hitam untuk kombatan. BRIN berdalih proyek Elang Hitam dialihkan ke versi sipil. Dengan beralih ke versi sipil menurutnya Elang Hitam memiliki pangsa pasar yang lebih menjanjikan. Seperti dalam hal mengawasi lahan atau monitoring kebakaran hutan. Dengan pengalihan ini disebutnya kedepan tidak akan banyak mendapat restriksi atau pembatasan sebagaimana yang terjadi pada versi militer untuk pertahanan dan keamanan.
Terkait dengan hal itu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mempertanyakan langkah pengalihan drone Elang Hitam untuk penggunaan militer jadi tujuan sipil. Mulyanto menuntut penjelasan rasional atas pengalihan proyek itu. Disamping itu ia pun mendesak agar riset hankam harus terus dikembangkan dan tidak boleh dihentikan. Walau ada hambatan menurutnya program riset hankam semestinya tidak bisa dihentikan begitu saja. Mulyanto menilai pengalihan proyek drone Elang Hitam dari untuk penggunaan militer jadi tujuan sipil sebenarnya tidak mempengaruhi soal anggaran.
Sementara itu mantan KSAU Marsekal (Purn) Chappy Hakim menilai dihentikannya proyek drone Elang Hitam tak lepas karena pengembangannya tak dibarengi dengan perencanaan strategis jangka panjang. Perencanaan strategis jangka panjang seharusnya sudah tertuang sejak proyek Elang Hitam berjalan. “Momen dibatalkannya itu pelajaran yang bisa kita petik, ternyata ‘oh iya kita memang tidak punya rencana strategis jangka panjang,” sebutnya. (PS/dbs)
