Jakarta, GPriority.co.id – Fenomena perempuan yang dituntut sebagai tulang punggung telah lama ada di Indonesia, meski belakangan ini kembali ramai diperbincangkan.
Dalam dunia psikologi, fenomena ini disebut female breadwinners. Dilansir dari data BPS (Badan Pusat Statistik), pada Agustus 2024 lalu, terdapat 14,37 persen pekerja perempuan yang merupakan female breadwinners.
Female breadwinners didefinisikan oleh BPS sebagai perempuan yang memiliki penghasilan besar atau menjadi satu-satunya anggota yang bekerja dalam rumah tangga.
Fenomena ini banyak ditemukan di lingkungan kota. Pasalnya, biaya hidup yang tinggi di perkotaan menuntut perempuan untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Sebanyak 40,77 persen wanita yang menjadi tulang punggung tercatat memiliki status hubungan sebagai istri di KK-nya. Sementara 39,82 persen tercatat sebagai kepala rumah tangga. Fenomena ini menimbulkan beban ganda untuk perempuan.
Pasalnya, saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa peran utama wanita ialah mengurus rumah tangga. Sehingga mereka yang menjalani fenomena ini harus menghadapi beban ganda untuk mencari nafkah, serta mengurus masalah rumah, anak, juga dapur.
Padahal, kontribusi mereka sangatlah signifikan. Hampir separuh dari wanita yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya dilaporkan berkontribusi sebesar 90-100 persen dalam pendapatan rumah tangga. Satu hal yang cukup mengejutkan, kebanyakan dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Data BPS menyebut, lebih dari setengah female breadwinners memiliki latar pendidikan dasar SD, atau bahkan tak tamat SD hingga tamat SMP. Sementara, semakin tinggi tingkat pendidikan wanita, semakin rendah pula presentasenya.
BPS menyebut, hal ini menunjukkan bahwa wanita yang memiliki pendidikan tinggi cenderung menikah dengan pasangan yang berpenghasilan tinggi. Di lain sisi, wanita yang menjadi berperan ganda pun harus menghadapi beberapa tantangan seperti masalah diskriminasi gender, kesenjangan upah, hingga keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan stabil.
Sementara dari sisi pemerintah, dinilai perlu menyusun kebijakan guna mendorong perempuan dalam fenomena ini menempuh pendidikan dan peningkatan keterampilan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka.
