Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali merespon tuntutan rakyat usai gelombang protes besar yang melibatkan sekitar 3.000 massa pada 21 April 2026.
Dalam hal ini, Rudy menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya.
Langkah ini diambil menyusul polemik rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar serta tudingan praktik nepotisme di lingkungan pemerintah provinsi.
Salah satu isu utama yang memicu kemarahan publik adalah alokasi anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar. Paket tersebut mencakup 57 item belanja, termasuk pengadaan fasilitas mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Rudy menyebut perencanaan anggaran itu sudah ada sebelum dirinya menjabat, namun ia tetap mengambil tanggung jawab penuh.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ujar Rudy di instagramnya dikutip Senin (27/4).
Sebagai bentuk tanggung jawab, ia menyatakan siap menanggung biaya pribadi untuk item tertentu.
“Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tambahnya.
Ia juga memastikan seluruh paket renovasi akan diaudit ulang secara terbuka agar dapat diawasi publik.
Selain anggaran, isu nepotisme turut menjadi pemicu utama aksi massa. Salah satu yang disorot adalah penunjukan kerabat dekat dalam posisi strategis, termasuk Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Menanggapi hal itu, Rudy memastikan akan menghapus keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan.
“Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan,” tegas Rudy.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga komunitas adat menggelar aksi di Samarinda dengan mengepung kantor gubernur. Massa menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Aksi yang mengusung pesan “Jabatan Publik bukan Warisan Keluarga” tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan.
Selain itu, gaya hidup pejabat juga menjadi sorotan publik, termasuk pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan kepada penyedia.
Lebih lanjut, Rudy berharap kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih serta meminta dukungan agar program pemerintah ke depan lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur.
