Jakarta, GPriority.co.id – Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei terkait Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Penilaian dalam survei mencakup beberapa aspek, yakni pencapaian program, kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, serta penegakan hukum.
Survei dilakukan melalui dua metode yakni survei panel terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional dan survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia.
Hasilnya, pemerintahan Prabowo–Gibran memperoleh rapor merah di hampir semua sektor.
“Hasilnya menunjukkan rapor merah di hampir semua sektor. Prabowo mendapat nilai 3 dari 10, Gibran 2 dari 10, Polri 2 dari 10, dan TNI 3 dari 10,” tulis CELIOS dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/10).
CELIOS menambahkan, sebanyak 56 persen publik menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, sementara 43 persen menilai tidak ada yang berhasil sama sekali. Akibatnya, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan hingga 34 persen.
Lalu, sebanyak 72 persen responden menilai bahwa kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran buruk, sementara 80 persen menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik dan 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah.
Kemudian, dalam hal tata kelola dan komunikasi kebijakan, 81 persen menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan 91 persen menilai komunikasi pemerintah buruk atau sangat buruk.
Dalam bidang hukum, 75 persen publik menilai penegakan hukum makin tumpul dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif.
“Reformasi sektor keamanan dinilai belum berjalan, sementara Polri dan TNI dianggap masih bekerja dengan pendekatan represif,” tuturnya.
Lalu, dalam bidang ekonomi, sebanyak 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, dan 53 persen menilai stimulus serta bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.
“Ketimpangan antara kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat semakin terasa, terutama bagi kelas menengah dan bawah,” ucap CELIOS.
Atas dasar itu, kata CELIOS, sebagian besar publik mendesak Prabowo untuk melakukan koreksi pada arah kebijakannya.
Kemudian, sebanyak 96 persen mendukung reshuffle kabinet, 98 persen mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian, dan 58 persen menilai koordinasi antar lembaga tidak serasi.
“Isu paling mendesak yang disorot publik ialah penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen),” pungkasnya.
