Ikan Penting Untuk Mencapai SDGs

Nadi,Gpriority-Salah satu sektor yang paling penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia adalah perikanan. Hal ini dikarenakan bisa menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar pantai sekaligus sebagai sumber utama protein.

Tidak hanya itu sektor perikanan di Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita.

Atas dasar alasan itulah Perikanan seperti dijelaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Forum Ocean Health: Actions from Source to Sea yang diselenggarakan dalam rangkaian Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Kamis (2/5) menjadi salah satu fokus terbesar Pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Untuk melesatkan sektor perikanan, Pemerintah Indonesia kini mengelola potensi kelautan secara lebih cermat, dengan membagi laut menjadi sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dari segi konservasi, hingga 2018, 6,24 persen atau 20,87 juta hektar dari 325 juta hektar permukaan laut Indonesia sudah dicanangkan menjadi area konservasi kelautan. Di 2030 mendatang, Pemerintah Indonesia menargetkan angka tersebut menjadi 32,5 juta hektar.

Tantangan pertama untuk melaksanakan target tersebut datang dari sisi manajerial. Pendekatan manajemen terintegrasi, dari hulu-hilir dan sebaliknya, harus menjadi pilihan. Salah satu contoh keberhasilan manajerial Pemerintah Indonesia dengan melibatkan para pemangku kepentingan adalah program Citarum Harum.Sungai Citarum adalah sumber tenaga hidro dalam skala yang sangat besar, menjadi sumber kehidupan bagi 24 juta orang, dan menyediakan air bersih bagi masyarakat Jakarta, serta mengirigasi 420 ribu hektar lahan pertanian. Sungai ini memiliki potensi penyediaan air hingga 13 meter kubik per tahun. Namun hingga kini, baru 58 persen dari potensi tersebut yang bisa direalisasikan. Untuk mendorong potensi tersebut, pada 2018, Presiden RI Joko Widodo meluncurkan “Inisiatif Citarum Harum” yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 7 tahun.

Tantangan kedua adalah pemancingan ilegal mengingat 49 persen pemancingan dapat dinilai berlebihan. Rasio jumlah ikan yang ditangkap di Samudera Pasifik dan bagian timur Samudera Atlantik mencapai 30 persen.Tantangan ketiga yang kini disoroti oleh dunia adalah sampah plastik laut, di mana Indonesia bertanggung jawab atas 1,29 ton sampah plastik laut per tahun. Indonesia juga telah menaruh perhatian khusus bagi perikanan skala kecil, mengingat lebih dari 80 persen dari total 2,4 juta nelayan di Indonesia masuk kategori skala kecil yang beroperasi dekat lepas pantai. “Mengatasi isu perikanan skala kecil membutuhkan konsistensi perencanaan kebijakan, implementasi persisten, dan cara yang kreatif untuk mengeksekusi rencana yang telah disusun. Salah satu tantangan terbesarnya adalah dari sisi pendanaan,” ujar Menteri Bambang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan menekankan pada kolaborasi pembiayaan dengan anggaran pemerintah dan swasta. Pendanaan alternatif seperti Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi skema pendanaan inovatif yang mampu membuat pembangunan Indonesia lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, blended finance juga dapat berkontribusi memajukan Indonesia. Dengan demikian, masyarakat luas, filantropi, investasi sektor swasta dan multilateral, dapat bergabung dalam skema ini untuk mengembangkan pendanaan perikanan lepas pantai dan konservasi lautan yang berkelanjutan.(Hs)

Related posts

Leave a Comment