Jakarta, GPriority-Kementerian PPN/Bappenas dan Departrment for Internasional Development (DfID memperkuat hubungan diplomatik dengan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan United Kingdom dan Northern Island tentang kerja sama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon.
Nota Kesepahaman tersebut digelar pada Selasa (18/ 6) di Ruang Rapat DH 1-5, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, bertujuan untuk memajukan kedua negara, dilaksanakan untuk menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama yang dilakukan dalam konteks kepentingan bersama dan kemauan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan pembangunan rendah karbon, dengan ruang lingkup tidak terbatas pada pengetasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, energi yang bersih dan terjangkau, industri, inovasi, dan termasuk infrastuktur hijau, penanganan perubahan iklim dan pendanaan hijau.
“Atas nama Kementerian Bappenas, saya ucapkan, saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Inggris khususnya kepada Departement for International Development (DfID) dan Foregin Commontwealth office (FCO) serta kepada yang mulia Duta Besar Kerja sama yang telah terjalin selama ini. Dengan nota kesepemahaman ini, kita akan memperkuat koordinasi kelembagaan dan memperkuat sinergi antara proyek-proyek kerja sama sehingga bisa lebih efektif dan efesien mendukung pencapaian sarana pembangunan Rendah Karbon,” ucap Menteri Bappenas.
Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan mendatang, mengingat SDGs merupakan agenda pembangunan yang lebih komperhensif dan transformatif dibandingkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui millenium Development Goals yang lalu.
“SDGs dinilai lebih komperhensif karna agenda ini melibatkan baik negara muju maupun negara berkembang dengan tujuan-tujuan luas dalam pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan, disebut transformatif, karna SDGs memandang planet bumi sebagai batasan aktivitas dari tiap manusia dan kesejahteraan manusia merupakan outcome dari bagaimana kita beraktivitas yang berdampak pada keberlanjutan fungsi dari planet bumi kita,” jelas Bambang.
Untuk itu, Bappenas sangat berkomitmen mengarusutamakan PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan agenda pembangunan jangka panjang tahun 2030-2045. #Rr
