Industri Manufaktur Akan Menjadi Masa Depan Indonesia

Surabaya,Gpriority-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 idealnya konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita harapkan RPJMN dan RPJMD dapat saling mendukung dan tidak kontradiktif, supaya tujuan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan dapat tercapai,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Wilayah Jawa dan Bali, di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (29/07).

Industri manufaktur akan menjadi masa depan Indonesia. Untuk itu, Pulau Jawa juga akan diarahkan menjadi pusat industri yang berorientasi ekspor dan bukan berbasis pada komoditas.

“Perlu dukungan dari Bapak/Ibu untuk memberikan karpet merah bagi pengembangan industri, serta membangun kawasan industri yang memiliki konektivitas yang baik.
Bapak/Ibu perlu menjadikan investasi pada sektor manufaktur sebagai prioritas lima tahun ke depan, supaya ekonomi Pulau Jawa dan utamanya Indonesia dapat tumbuh tinggi,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Bambang juga mengatakan, Kota Surabaya menjadi lokasi penyelenggaraan konsultasi regional pertama untuk Pulau Jawa dan Bali, yang akan dilanjutkan dengan konsultasi regional pada lima pulau besar lainnya, seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Terkait pembangunan lima tahun ke depan,Bambang menjelaskan akan berfokus pada lima prioritas nasional sesuai arahan Presiden RI, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN. Sementara pembangunan wilayah Jawa dan Bali akan diarahkan untuk optimalisasi dan pengendalian pembangunan untuk keberlanjutan dengan empat strategi utama, yakni: Pertama, pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0. Kedua, mempertahankan lumbung pangan nasional. Ketiga, mengendalikan pembangunan untuk menekan laju alih fungsi lahan produktif dan menjaga kelestarian wilayah Jawa bagian selatan. Keempat, mengembangkan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE.

“Prioritas pembangunan wilayah Jawa dan Bali antara lain penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Pulau Jawa, peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, transportasi massal multi moda di kawasan perkotaan terutama Metropolitan Jabodetabekjur, Kedungsepur, dan Gerbangkertasusila, serta pengembangan Bali bagian utara,” jelas Menteri Bambang.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf mengatakan dalam sambutannya konsultasi regional ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan secara bottom-up, meliputi pemerintah daerah, perguruan tinggi/akademisi, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

“Penyusunan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penguatan program yang didukung penganggaran yang tepat atau Money Follows Program dengan pendekatan THIS, yakni Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Selanjutnya RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan penyusunanrnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) perlu memperhatikan RPJMN,” ujar Gellwynn.

Anggota Komisi XI DPR RI Nurhayati Assegaf mengatakan Komisi XI DPR RI menyambut baik terselenggaranya acara ini karena konsultasi regional memiliki nilai strategis, yaitu adanya keserasian rencana lima tahun ke depan antara pemerintah pusat dengan daerah. RPJMN juga merumuskan sasaran serta arah kebijakan pembangunan yang akan diambil bangsa ini dalam lima tahun ke depan. RPJMN menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

“Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pembangunan Jawa-Bali harus tetap bisa menjadi proses transformasi struktural nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Jawa-Bali. Hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tujuan besar untuk membangun wilayah timur, supaya ketimpangan semakin sempit atau mempersempit disparitas,” tutur Nurhayati Assegaf.

Selanjutnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jawa Timur sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bidang kemiskinan, yaitu sebesar 0,48 persen pada enam bulan terakhir. Dibandingkan lima tahun lalu, penurunan kemiskinan pedesaan di Jawa Timur hanya turun sebesar satu persen, namun dalam enam bulan terakhir turun menjadi 0,48 persen.

“Kami mengkomunikasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan TNP2K bahwa kami khawatir kemiskinan yang turun signifikan enam bulan terakhir itu sebetulnya masuk pada kategori rawan miskin atau rentan miskin. Hal ini berarti kalau ada gelombang sedikit, dia akan menjadi miskin lagi. Artinya kami ingin di dalam IKU RPJMN dan proses itu mengikuti ritme dari Sustainable Development Goals (SDGs) zero poverty. Kami mohon agar dapat di support agar tidak ada daerah yang tadi masuk pada rentan miskin menjadi miskin,” ucap Khofifah.

Berdasarkan hasil studi Growth Diagnostics yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap kemiskinan adalah regulasi dan institusi. Regulasi yang ada tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi yang terkait tenaga kerja, investasi, dan perdagangan. Selain itu, kualitas institusi rendah, karena korupsi yang masih tinggi dan birokrasi yang tidak efisien, serta masih lemahnya koordinasi antar kebijakan. Birokrasi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan bukan untuk menciptakan regulasi yang memutuskan semangat investasi.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saingyang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan denganmeningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. Kelima, memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374. Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 kita susun bersama dengan Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat. Beberapa Major Project ini antara lain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting, pembangunan Tol Sumatera dan Trans Papua, penyelesaian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0, serta pengembangan wilayah Metropolitan seperti Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar.

Selain efisiensi regulasi dan institusi, Menteri Bambang juga menekankan pentingnya efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengimplementasikan tiga strategi efisiensi pendanaan. Pertama, memperkuat alokasi pendanaan pada program prioritas. Kedua, memperbesar kapasitas pendanaandengan mendorong inovasi pendanaan, dan meningkatkan peran BUMN, KPBU dan masyarakat. Serta Ketiga, memperkuat pengendalian program.(Hs)

Related posts