Irine Yusiana Sebut Keanggotaan OECD dan BRICS Harus Berdampak untuk Rakyat

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri. Foto: istimewa Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri. Foto: istimewa

Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) serta BRICS membawa dampak nyata bagi rakyat.

“Yang menarik untuk kita bahas bersama adalah bagaimana proses aksesi Indonesia di OECD dan keanggotaan Indonesia di BRICS ini bisa membuka peluang besar bagi bangsa,” ujar Irine dalam dialog bersama akademisi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jumat (17/10).

Ia menjelaskan, meskipun Indonesia belum menjadi anggota penuh OECD, proses aksesi yang tengah berjalan telah memberikan banyak manfaat, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional.

“Menjadi anggota OECD berarti kita harus berbenah diri, memperkuat payung hukum, dan memperbaiki sistem agar lebih efisien. Termasuk di bidang pendidikan yang menjadi faktor penting untuk mendukung daya saing nasional,” jelas Legislator asal Maluku Utara itu.

Irine menilai posisi Indonesia yang kini tergabung dalam BRICS dan tengah berproses di OECD menempatkan Indonesia pada posisi strategis di antara dua kutub ekonomi dunia.

“Kalau BRICS itu ibarat selatan dan OECD di utara. Indonesia memiliki peluang besar menjadi jembatan antara keduanya. Ini memperkuat posisi kita dalam diplomasi ekonomi global,” tuturnya.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia di dua organisasi ekonomi besar tersebut dapat memperluas akses ke pasar nontradisional sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di forum-forum global seperti IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya.

“Keanggotaan ini bukan sekadar value for protocol, tetapi value for people. Kita ingin manfaat dari OECD dan BRICS benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” tegas Irine.

Lebih lanjut, Irine menambahkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional BKSAP dibentuk untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, guna memperkuat arah diplomasi parlemen dan memastikan langkah Indonesia di forum global tetap berpihak pada kepentingan nasional.

“Melalui Panja ini, kami ingin melihat bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang global dan memastikan manfaatnya nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui forum di IPB ini, BKSAP menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antara parlemen dan dunia akademik dalam mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan global yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.