Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan sejumlah program sebagai “hadiah” bagi masyarakat dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).
Program tersebut berfokus pada penguatan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari sekolah swasta gratis, pemutihan ijazah, pencairan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga penguatan pendidikan vokasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut peringatan Hardiknas tahun ini terasa istimewa karena diiringi kebijakan nyata untuk memperluas akses pendidikan.
“Hari Pendidikan Nasional di DKI Jakarta terasa istimewa karena ada sejumlah kebijakan yang menindaklanjuti penguatan akses pendidikan,” ujar Pramono dalam keterangannya, Senin (4/5).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI telah mencairkan KJMU tahap I tahun 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp142,425 miliar.
Selain itu, sebanyak 103 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB di lima wilayah kota administrasi Jakarta telah digratiskan.
“Pemprov DKI berkomitmen menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa menjadi role model pendidikan di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan program pemutihan ijazah dilakukan bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.
Pada tahap pertama tahun 2026, sebanyak 2.026 ijazah akan diserahkan kepada peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.
Pemprov DKI juga memberangkatkan 561 alumni SMK untuk bekerja di luar negeri, yakni ke Jepang, Malaysia, dan Jerman.
“Inilah wajah baru pendidikan vokasi Jakarta. Lulusan SMK tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” kata Rano.
Dalam kesempatan yang sama, melalui gerakan Disdik Peduli, para kepala sekolah bersama PGRI DKI Jakarta menyalurkan bantuan pendidikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai Rp2,2 miliar.
Bantuan tersebut diberikan kepada 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara, dan 46 sekolah di Sumatera Barat, berupa 120 unit laptop, pembangunan 21 titik sumber air bersih, serta 5.058 paket perlengkapan sekolah.
“Inilah wajah pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Kelas boleh rusak, tetapi harapan tidak boleh roboh. Buku boleh hilang, tetapi semangat belajar harus tetap menyala,” pungkas Rano.
