KAJIAN PENDALAMAN LOKASI IKN

Jakarta,Gpriority- Kalimantan Timur, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lokasi yang ditetapkan pemerintah untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru. Untuk itulah Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pendalaman terhadap hasil kajian awal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) serta mempersiapkan masterplan pembangunan IKN di lokasi yang telah ditetapkan.

Untuk membantu pelaksanakan kajian, Kementerian PPN/Bappenas memilih McKinsey Indonesia.

“Indonesia patut berbangga karena putra-putri terbaik Indonesia telah banyak dilibatkan dalam Tim Konsultan, dimana sebagian besar diantaranya adalah generasi muda berusia di bawah 40 tahun. Mereka adalah generasi yang tepat untuk dilibatkan dalam mewujudkan visi IKN baru, yaitu kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Lingkup pekerjaan Tim Kajian Pendalaman ini meliputi antara lain analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, analisis risiko pembiayaan, dan analisis sosial ekonomi; penyusunan konsep awal masterplan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya; serta penyusunan konsep mobilisasi investasi, insentif relokasi, serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan. Kajian pra-masterplan maupun masterplan IKN memang membutuhkan kearifan lokal dan internasional.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah membentuk Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang mempunyai sembilan Kelompok Kerja yang beranggotakan wakil-wakil dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) terkait, yang akan memberikan arahan, panduan dan kendali terhadap Tim Konsultan.Di bawah kendali Tim Koordinasi, Tim Kajian Pendalaman diharapkan dapat bekerja sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang disusun pemerintah serta menghasilkanoutput dengan kualitas yang sesuai dengan harapan. Di samping itu, diharapkan pula terjadi transfer pengetahuan dan keahlian dari konsultan luar ini kepada tenaga ahli lokal Indonesia.

Sesuai lini masa pelaksanaan pemindahan IKN, pada 2020 akan dilakukan penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota dan perencanaan teknis kawasan. Pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) kawasan, dan ground breaking pembangunan IKN baru. Selanjutnya, pada periode 2022-2024 akan dilakukan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN. Dengan demikian, diharapkan pada awal 2024 proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru sudah dapat mulai dilaksanakan. (Hs)

 

Related posts