Jakarta, GPriority.co.id – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membantah adanya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) untuk program pangan murah senilai Rp300 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan Khoirudin menanggapi sikap sejumlah fraksi DPRD DKI yang menolak pengesahan Rancangan APBD 2026 senilai Rp81,3 triliun, karena menilai ada pemotongan anggaran program pangan murah. Penetapan RAPBD dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/11).
“Rapat paripurn hari ini menyempakati anggaran APBD kita 2026. Mengenai angkanya, walaupun dipotong DBH kita Rp15 triliun, jadi APBD kita Rp81,3 triliun,” kata Khoirudin kepada wartawan usai rapat paripurna.
“Mengenai yang saya tadi sampaikan oleh teman-teman, saya berterima kasih teman-teman concern kepada masalah masyarakat, untum masyarakat tentang bansos. Insyaallah tidak ada pemotongan dana bansos,” tambahnya.
Ia menjelaskan, penganggaran APBD 2026 dilakukan untuk periode 10 bulan terlebih dahulu. Sisanya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
“Semua program kita memang untuk 10 bulan dulu, nanti di anggaran perubahan kita anggarkan. Sama dengan reses Dewan, hanya 2 kurang 1, kurang dipotong Rp109, nanti di perubahan. Jadi 10 bulan untuk bansosnya aman, nanti untuk November-Desember saya putuskan dalam rapat perubahan, anggaran perubahan pada bulan Juli-Augustus. Insyaallah aman, dan saya apresiasi teman-teman yang telah begitu sayang kepada warga Jakarta,” jelasnya.
Senada, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada pemotongan terhadap anggaran program pangan murah.
“Saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu. Dan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD perubahan. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan. Sehingga dengan begitu, apa yang dikhawatirkan ada pemotongan, tidak ada pemotongan,” tegas Pramono.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp81,3 triliun.
Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penetapan RAPBD tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/11).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, awalnya berjalan lancar sesuai agenda. Sidang dimulai dengan penyampaian laporan akhir hasil pembahasan Panitia Khusus Perparkiran, kemudian dilanjutkan dengan permintaan persetujuan anggota dewan secara lisan oleh pimpinan rapat.
Selanjutnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Ramly HI Muhammad, menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Usai laporan tersebut, Khoirudin meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan secara lisan. Namun sebelum palu diketok, sejumlah anggota melakukan interupsi untuk menyampaikan keberatan.
Interupsi datang dari beberapa anggota, di antaranya Lukmanul Hakim (Fraksi PAN), Setyoko (Fraksi Gerindra), dan Josephine Simanjuntak (Fraksi PSI), serta sejumlah anggota lainnya.
Mereka memprotes adanya pemotongan dana bantuan sosial, khususnya untuk program pangan murah bagi masyarakat, yang disebut mencapai Rp300 miliar.
Setelah melalui perdebatan, Khoirudin kembali meminta persetujuan atas penetapan APBD 2026. Namun, para anggota DPRD DKI tersebut kompak menolak dengan meneriakan “tidak setuju” atas keputusan tersebut.
Meski demikian, Khoirudin tetap mengetok palu sebagai tanda pengesahan APBD DKI 2026. Menyikapi hal itu, para wakil rakyat yang menolak kemudian meninggalkan ruang rapat paripurna.
