Penulis : Ponco | Editor : Dimas A Putra | Foto : KKP
Jakarta, GPiority.co.id – Dalam acara Archipelagic and Island States Blue Economy High Level Dialogue yang bertema The Future Outlook of Blue Economy, di Bali, pada (9/10). Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo, mengungkapkan. Pihaknya, KKP saat ini tengah menyiapkan dua perangkat berbasis teknologi digital untuk pengelolaan ruang laut yang kuat dan handal.
Kedua perangkat tersebut adalah Ocean Big Data dan Ocean Accounting. Diyakini, dua perangkat teknologi itu mampu memantau serta mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan. Ocean Big Data dikembangkan melalui perangkat teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara. Seperti radar, tapi lebih canggih lagi, sensor pengukur kualitas air laut, drone bawah air (AUV), drone udara, dan satelit nano untuk memetakan aktivitas laut, serta kondisi dan habitat laut. Sementara Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non-spasial yang terintegrasi.
“Melalui perangkat tersebut, kita bisa memperoleh informasi kondisi kelautan Indonesia serta dinamika perubahan neracanya yang bermanfaat dalam perkembangan industri kelautan dan perikanan,” terang Victor dalam keterangan resminya di Jakarta, pada, (10/10).
Selanjutnya Victor menambahkan, pihaknya akan menggandeng Starlink yang dapat membantu kapal-kapal penangkapan ikan untuk mengirimkan data tangkapan secara online melalui aplikasi e-PIT, selain itu sebanyak 20 satelit nano direncanakan akan diluncurkan dan dioperasikan pada Januari 2024 mendatang.
Berdasarkan teknologi serta bantuan artificial intelligence (AI), Ocean Big Data akan menghasilkan data kondisi pesisir dan laut yang dimutakhirkan secara berkala. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai penentu kebijakan KKP khususnya dalam mengelola dan memantau sumber daya serta ekosistem pesisir serta laut secara kontinyu. Bahkan, sangat membantu dalam penentuan lokasi budidaya ikan/daerah penangkapan ikan, termasuk perluasan area konservasi laut.
“Ocean Accounting memberi kemudahan untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan serta membantu memetakan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi laut Indonesia. Ocean Accounting juga dapat memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi kualitas dan fungsi ekologi laut dalam jangka menangah maupun jangka panjang,” jelasnya.
Ke depan Victor berharap, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait juga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut. “Dengan demikian, implementasi kebijakan Ekonomi Biru akan terus mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya.
