Komitmen Sultra Menjaga Netralitas ASN

Bali, Gpriority.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) berkomitmen menekan terjadinya pelanggaran pemilu yang melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN). Demikian ditegaskan Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum.,Ph.D.

Mewakili Pj Gubernur, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto,S.I.K.,M.H, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Selasa (6/2) di Legian, Sekda Asrun menyampaikan pihaknya akan terus memantau setiap terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan melakukan tindaklajut pemberian sanksi.

Dikatakannya, dalam pemilu 2024, ASN harus memahami netralitas abdi negara serta apa yang dilarang oleh ketentuan penyelenggara pemilu. Seperti tidak berfoto menggunakan simbol angka hingga like atau follow calon di media sosial, apalagi sampai ikut mengkampayekan. “Kesemua ini, masuk ke dalam pemantauan dan pelanggaran. Jadi jika ada pilihan cukup simpan di dalam hati, nanti disalurkan pada tempat dan waktu tepat, yakni saat berada di bilik suara pada TPS-TPS yang telah disediakan,” ujarnya.

Data BKN RI sendiri menempatkan Sultra pada urutan kedua secara nasional terkait pelanggaran netralitas ASN, dengan jumlah 29 pelanggaran. Adapun posisi pertama oleh Sulawesi Selatan berjumlah 45 pelanggaran, ketiga oleh Jawa Tengah 22 pelanggaran, Sulawesi Barat 20 pelanggaran, dan Sulawesi Tengah 8 pelanggaran. “Meskipun data dari BKN RI ini adalah mayoritas kasus pelanggaran ASN di Sultra berupa dukungan via medsos berupa “like” ataupun “follow”, namun kami telah memberikan sangsi moral berupa teguran tertulis dan telah kami tindak lanjuti. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2004 pasal 15 ayat 1, 2, dan 3, tentang pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral,” tandasnya.

Sementara hasil pemetaan kerawanan di Indonesia Bawaslu RI, dimana terdapat 10 provinsi memiliki tingkat kerawanan tertinggi khususnya terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri, Sultra tak ada di dalamnya.

Asrun mengharapkan pada pemilu yang sudah di depan mata ini sangat penting untuk tetap menjaga kondisi yang dinamis dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali di Sultra. “Atas dasar itu, Pemprov Sultra tentu mendukung penuh netralitas ini,” imbuhnya. Ditegaskannya, Pemprov Sultra akan terus berupaya mendukung penuh apa yang menjadi amanah pemerintah pusat, utamanya dalam mewujudkan netralitas ASN dalam bingkai meritokrasi, menuju birokrasi berkelas dunia.

Hadir dalam Rakor, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pj Gubernur Bali, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Panrb RI, Komisioner Bawaslu RI, Gubernur, Sekda, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia.

Foto : Diskominfo Sultra