Jakarta, GPriority.co.id – Komnas Haji membuka saluran pelaporan dan pengaduan pada musim haji 2025 secara daring. Pengaduan ini ditujukan bagi jemaah maupun masyarakat atas berbagai aspek pelayanan ibadah haji, baik di tanah air maupun di tanah suci.
Ketua Umum Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj S.H.I., M.H. mengatakan, tahun ini merupakan misi haji pertama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan kuota 221 ribu.
Untuk itu, menurutnya, perlu partisipasi banyak pihak untuk mengawal agenda tersebut. Terlebih pendanaan haji selain bersumber dari jemaah juga ada dari APBN yang berasal dari pajak masyarakat.
“Karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas, ada banyak aspek yang perlu dipersiapkan agar hak-hak jemaah haji terpenuhi sehingga haji berjalan lancar aman dan nyaman yaitu dokumen visa haji resmi, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, keamanan, perlindungan keselamatan dan kenyamanan dan lain-lain yang harus diberikan pemerintah maupun swasta (travel) sesuai standar, sejak mulai pemberangkatan, di tanah suci (Arab Saudi) hingga kembali ke tanah air. Pemerintah maupun pihak travel wajib memberikan pelayanan terbaik sesuai standar dan yang telah dijanjikan,” kata dia dikutip siaran pers yang diterima, Selasa (13/5).
Meski persiapan haji pada tahun ini sudah cukup matang, kata dia, akan tetapi berdasarkan pengalaman dari tahun ketahun persoalan dan dinamika di lapangan akan tetap muncul.
“Hal mana karena penyelenggaraan ibadah haji sangat kompleks, banyak aspek yang bisa memberikan dampak tidak terduga di luar yang sudah terencana,” ujarnya.
Komnas Haji menemukan banyak laporan dari berbagai daerah masalah terkait dengan penerbitan visa. Ada beberapa daerah yang jemaahnya tertunda memperoleh visa yang berimbas pemberangkatannya pun bergeser bahkan terancam batal.
Salah satu penyebabnya karena regulasi pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan setiap jemaah wajib menginduk pada syarikah (perusahaan swasta), terdapat delapan syarikah yang menjadi mitra. Namun sistem di yang dikelola pemerintah belum terkoneksi dan terintegrasi dengan baik sehingga muncul problem serius.
Lalu, Komnas juga menemukan jadwal pemberangkatan jemaah terpisah dan terpencar-pencar dari mahrom, KBIHU, rombongan keloter (kelompok terbang) hingga regu. Tempat menginapnya nanti dipastikan terpencar ke hotel-hotel yang berbeda sehingga cukup kesulitan mengkoordinir jemaahnya.
Kemudian, dia menyebut, ada lagi kasus di Cirebon, 112 jemaah haji cadangan tiba-tiba diperintahkan Kandepag setemoat untuk melunasi BPIH. Namun begitu sudah dilakukan pelunasan dan mereka sudah mempersiapkan segenap kebutuhan malah diberikan surat pembatalan dengan dalih ada pengurangan kuota.
“Hal -hal semacam itu harus dimitigasi dan dicarikan jalan keluar agar tidak sistemik terlebih masih ada agenda pemberangkatan Jemaah ke tanah suci gelombang kedua antara tanggal 17-29 Mei ini dan agenda penyelenggaraan ibadah haji masih Panjang,” tuturnya.
Tak mau kalah, Jemaah yang sudah di tanah suci juga memberikan laporan kepada KOMNAS HAJI terkait keterlambatan distribusi kartu Nusuk yang menjadi dokumen utama memasuki arena utama penyelenggaraan puncak haji nanti, shingga mereka tertinggal dari rombongan.
Mustolih berharap saluran ini dapat dimanfaatkan para jemaah untuk menyampaikan kesan, kendala dan keluhan sehingga bisa direspon secara cepat oleh pemangku kebijakan dan pihak terkait antara lain Kementerian Agama, Inspektorat Kemenag, PPIH, BP Haji, DPR RI dan media/ Pers untuk menjadi bahan pertimbangan melakukan evaluasi dan perbaikan sesegera mungkin dan perbaikan menyeluruh pada penyelenggaraan musim haji berikutnya.
Laporan ke KOMNAS HAJI dapat dilakukan melalui WatsApp (WA) KOMNAS HAJI pada nomor 081367733550 (WA Only), link; https://forms.gle/5Smiob7G4pAPE7Rk8 , atau barcode yang tertera pada flayer diatas.
Foto: istimewa
