Kopi Mantap Untuk Mengawal Proses Investasi

BSD,Gpriority-Lapangan kerja dan pendapatan masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah pusat, untuk itulah pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) investasi 2019 yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD pada selasa (12/3) mengangkat tema investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Rakornas sendiri dihadiri 850 tamu undangan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota,DPMPTSP, Administrator kawasan ekonomi khusus,KPBPB dan Kementerian/Lembaga.

Acara sendiri dibuka oleh Thomas Lembong selaku Kepala BKPM. Dalam sambutannya, Thomas Lembong mengatakan, menurunnya perekonomian Indonesia bersamaan dengan penurunan ekonomi di dunia. Hal ini tentu saja membuat investasi menurun.

” Selain itu, ada dua hal yang membuat investasi menurun. Yang pertama perang dagang, dan kedua kenaikan dollar,”ujar Thomas Lembong.

Penurunan Investasi menurut Thomas Lembong nampaknya akan segera berakhir di tahun 2019 ini, karena pada awal 2019, BKPM melihat tanda-tanda investasi semakin kencang di Indonesia. Ini bisa dilihat dengan kenaikan 8 persen. Sisi positif inilah yang mendorong BKPM untuk melakukan recovery investasi dengan menerapkan sistem OSS.

” Investasi harus dikawal setiap langkahnya. Kalau tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti hilangnya investor yang akan menanamkan modalnya. Dengan adanya sistem OSS ini akan semakin mempermudah proses masuknya investor,”tutur Lembong.

Selain OSS, BKPM juga meluncurkan aplikasi online bernama Kopi Mantap (koordinasi pengawalan investasi memanfaatkan aplikasi).

Kopi Mantap akan menjadi aplikasi yang berfungsi sebagai protokol komunikasi untuk mengawal proses investasi oleh pelaku usaha yang telah memperoleh izin melalui OSS.

Thomas Lembong menjelaskan, adanya OSS menjadikan proses perizinan usaha berbalik dari konsep sebelumnya, yaitu saat ini pengusaha bisa memperoleh izin usahanya terlebih dahulu, baru kemudian memenuhi komitmen-komitmen selanjutnya. Komitmen lanjutan tersebut secara umum berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, baik itu di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi.

“Jadi, ini sebagai lanjutan dari OSS. Apabila ada persyaratan atau komitmen yang sudah dilengkapi perusahaan di daerah, akan ada konfirmasi ke stakeholder terkait melalui Kopi Mantap ini,” ujar Thomas Lembong.

Beliau mencontohkan, pasca memperoleh izin berusaha dari OSS, pengusaha biasanya akan mengurus izin lokasi atau izin bangunan di daerah tempat usahanya. Dengan adanya aplikasi Kopi Mantap, pengusaha dapat dengan jelas mengikuti alur perizinan dengan lebih mudah dan terintegrasi melalui aplikasi tersebut.

Sebaliknya, pemerintah juga dapat dengan lebih mudah memantau sekaligus menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi komitmen sesuai ketentuan OSS. Pengawalan seperti ini, lanjut Thomas sangat penting untuk memastikan komitmen investasi selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Thomas mengatakan, sistem protokol komunikasi seperti ini sejatinya telah ada sejak OSS masih dalam asuhan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Namun, aplikasi ini belum rampung sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders.

“Dengan adanya Kopi Mantap, akan ada konfirmasi antar kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah terkait mengenai proses pemenuhan komitmen investasi,” tutupnya.(Hs.foto:Hs)

Related posts

Leave a Comment