Banda Aceh, Gpriority.co.id – Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh melakukan kunjungan ke gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI). Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Aceh, HT Ahmad Dadek.
Kepala Bappeda Aceh, HT Ahmad Dedek dalam kegiatan kunjungan tersebut mengatakan, salah satu tujuan utama pihaknya melakukan kunjungan ke Bappenas adalah untuk berkoordinasi langsung kepada ke Bappenas terkait rencana pembangunan di Aceh.
Selain itu, Ahmad Dedek mengaku jika pihaknya juga meminta masukan serta saran tentang Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, Rencana Penyusunan tahun 2025-2045.
“Poin kunjungan tersebut adalah sebagai upaya dalam memperkaya agenda penyusunan dan evaluasi RPJP Aceh tahun 2005-2025,” kata Kepala Bappeda Aceh, HT Ahmad Dedek dalam kunjungan-nya di Jakarta pada, Kamis, 6 Oktober 2022 beberapa waktu lalu l.
Ahmad Dedek mengatakan, dalam kunjungan tersebut pihak Bappeda Aceh yang terdiri dari Kabid Program, Ikhsan, dan Kabid Evaluasi, Reza Syahputra, bertemu langsung dengan Direktur Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), DR Alex Octavianus.
Sementara itu, Direktur Evaluasi, Alex Octavianus menyambut baik kedatangan Tim Bappeda Aceh ke Bappenas RI. Ia menyebut, RPJP memang di desain untuk pernyataan kualitatif, kendati demikian dalam hal tersebut juga ada yang sengaja memuat indikator terpilih.
“Namun yang paling penting adalah bagaimana nantinya Renstra K/L dengan SKPD bisa sinkron,” ujar Alex.
Alex mengungkap, jika RPJPN tahun 2025-2045 sudah dimulai sejak tahun 2021, dengan Penyusunan The State Of Indonesia 2025 dan 2022 Penyusunan Aspirasi Menuju Indonesia 2045.
Workshop dalam rangka prakarsa awal penyusunan skenario planning Indonesia 2045, kata Alex, sudah dimulai pada bulan Juli 2022, dan akan diselesaikan dalam Tujuh kali rangkaian kegiatan.
Ia berharap, kegiatan workshop tersebut nantinya dapat menambah pemahaman dan penerapan skenario planning sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional dalam penyusunan RPJPN 2025-2045.
“RPJP sebaiknya disusun sebagai skenario planning dengan berbagai alternatif,” ujarnya.
EVALUASI RPJP
Sementara itu perencana, Meta dari Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, bahwa RPJPN memuat indikator 20 tahun ke depan, memuat semua hal termasuk langkah evaluasi berkelanjutan dengan masuknya indikator makro dan terpilih untuk melihat perkembangan.
Menurut Meta, seluruh indikator harus dinilai untuk melihat hasil percepatan dan mengapa terjadi keterlambatan. Ia memaparkan bahwa ada sembilan Bidang Pembangunan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025.
“Sesuai Bidang Pembangunan pada RPJPN 2005-2025 sebagaimana UU No.17/2007,” ujar Meta.
Dengan pertimbangan sifat dokumen RPJPN 2005–2025 yang hanya memuat hal-hal umum dan mendasar, atau tidak mencantumkan indikator dan target kuantitatif, maka dilakukan pemilihan kebijakan strategis, dari sejumlah indikator kinerja pembangunan nasional, yang dapat mewakili gambaran pelaksanaan pembangunan 20 tahun.
Di jelaskan-nya, penentuan Indikator terpilih mewakili Sembilan bidang pembangunan, rumusan awal indikator mewakili makro dan Sembilan bidang pembangunan dipilih dengan mempertimbangkan dua aspek. Pertama, tingkat kepentingan indikator dalam menggambarkan kondisi pembangunan selama 20 tahun.
“Dan yang Kedua, kelengkapan data target dan capaian selama dua milestone pembangunan yaitu milestone I (tahun 2005–2014) dan milestone II (tahun 2014–2024) yang mencakup kondisi pandemi COVID-19,” jelas Meta seraya menambahkan 142 Indikator terpilih Sembilan indikator makro, dan 133 indikator Sembilan bidang pembangunan.
Tak hanya itu, Meta juga memaparkan jika penentuan kebijakan strategis terpilih pun mewakili Sembilan bidang pembangunan rumusan awal kebijakan strategis dengan mewakili Sembilan bidang pembangunan yang dipilih juga dengan mempertimbangkan Dua aspek.
Pertama, arah kebijakan bidang pembangunan dalam dokumen RPJPN 2005-2025 dan dominasi arah kebijakan pada setiap dokumen RPJMN I-IV. Kedua, keberlanjutan kebijakan strategis pada setiap periode RPJMN dan tingkat kepentingan kebijakan strategis dalam menggambarkan kondisi pembangunan selama 20 tahun.
“33 Kebijakan Strategis Terpilih mewakili sembilan bidang pembangunan,” tambah Meta.
Kesimpulannya, lanjut Meta, rumusan awal kebijakan strategis dan indikator mewakili makro dan sembilan bidang pembangunan disepakati bersama di internal Kementerian PPN/Bappenas (Tim Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025).
Sebagai informasi, selama tahun 2022 sampai dengan 2024 serta 2025 Bappeda diharuskan menyelesaikan beberapa dokumen penting Evaluasi RPJPA 2025-2025, Penyusunan Ranwal RPJPA 2025-2045, RPJM Tehnokratis 2023, 2004 Penyusunan RPJMA serta pengesehannya 2025.(Zul)
