Banda Aceh, Gpriority.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyampaikan jika realisasi belanja Aceh saat ini di atas skala nasional, atau setara 50.43 persen.
Selain itu, Indeks implementasi katalog lokal Aceh juga berhasil mencapai 74,34 persen, atau dalam skala nasional, Aceh berada pada urutan kedua, setelah DKI Jakarta, yakni sebesar 74,82 persen.
Hal tersebut di sampaikan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki ketika menghadiri acara Temu Bisnis Matching tahap IV di Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Denpasar – Bali, pada Kamis, 6 Oktober 2022 lalu, didampingi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, T Aznal Zahri.
Kegiatan temu bisnis yang digelar selama dua hari, Kamis dan Jumat, 6 sampai 7 Oktober 2022 itu tersebut diketahui membahas terkait percepatan realisasi belanja produk dalam negeri oleh Kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.
Hal tersebut sebagaimana dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan barang dan jasa.
Tak hanya itu, dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki juga mengatakan jika penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di Aceh dalam Pengadaan Barang dan Jasa telah membuat beberapa langkah. Hal itu merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, yakni minimal sebesar 40 persen.
“Pertama kita menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah (SPSE dan SIKAP) pada mall pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” kata Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki baru-baru ini.
Selain itu, Achmad Marzuki mengaku pihaknya terus mendorong percepatan produk dalam negeri, dan atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam katalog lokal dan toko daring.
Salah satunya, kata Marzuki, dengan memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
Sementara, lanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang telah ditindaklanjuti terkait percepatan realisasi belanja antara lain, Keputusan Pj Gubernur Aceh tentang pembentukan Tim Percepatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN).
Kemudian, Keputusan Pj Gubernur Aceh tentang Pembentukan tim Verifikator e-Katalog Lokal. Selanjutnya, Surat Pj Gubernur Aceh tentang Percepatan Penyelenggaraan e-Katalog Lokal. Dan yang terakhir, Surat Edaran Pj Gubernur Aceh tentang Percepatan Produk dalam Negeri melalui katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Aceh.
“Selain itu, pemerintah Aceh juga telah membuat 20 Etalase e-Katalog Lokal Provinsi Aceh, Pembuatan Video Animasi tentang Tata Cara Pendaftaran e-Katalog Lokal Provinsi Aceh, Publikasi Pengumuman Penayangan Produk Lokal bagi Pelaku usaha melalui media cetak dan elektronik, Sosialisasi Pendaftaran Produk bagi Pelaku Usaha, dan Layanan Pendampingan Pendaftaran Produk bagi Pelaku Usaha di Biro Barang/Jasa,” papar Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, ketika membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap pihak kepolisian yang telah menyelenggarakan temu bisnis tahap empat ini.
“Acara ini menjadi baik menujukan komitmen nyata keberpihakan pemerintah ke produk dalam negeri, UMKM dan koperasi,” kata Luhut.
Luhut mengaku, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kerap menyampaikan pesan kepadanya jika kondisi perekonomian global saat ini dalam sedang tidak menentu.
Untuk itu, Luhut meminta semua pihak untuk terus membangun kekompakan guna mengantisipasi dampak dari belum kondusifnya perekonomian global saat ini.
“Salah satunya dengan cara mencintai dan menggunaan produk dalam negeri,” sebut Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Selanjutnya, Luhut juga mengajak kepada semua pihak supaya merapatkan barisan dalam mengatasi keadaan global saat ini, tentunya harus menahan laju inflasi di Indonesia, dengan cara mengajak masyarakat untuk menanamkan kebutuhan pangan, seperti cabai, bawang merah dan lainnya.
Ia mengaku, dalam upaya tersebut pihak Kemendagri sudah menyampaikan kepada seluruh Gubernur hingga Bupati.
“Ayo kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar yang kompak bisa bersama-sama mengatasi keadaan sulit, seperti kita mengatasi Covid-19 kemarin,” ujarnya.(Zul)
