Jakarta, GPriority.co.id – Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama ‘INA Digital’ dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). GovTech sendiri adalah lembaga yang menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform dan aplikasi.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jokowi juga menyoroti adanya 27.000 aplikasi di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.
“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa INA Digital akan menjadi penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. Peluncuran INA Digital ini merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
“Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,” lanjut Presiden.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang akan diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
Selama ini, menurut Anas, warga harus mengunduh berbagai aplikasi untuk layanan yang berbeda dan mengisi data berulang kali. Dengan ribuan layanan dan aplikasi yang ada, teknologi justru mempersulit warga.
“Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujarnya.
Anas menambahkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru di mana layanan digital akan terpadu dan berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital berdasarkan portfolio digital yang kuat dan layanan pemerintahan digital unggulan yang telah mereka kelola. Penugasan ini diharapkan dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.
INA Digital akan memastikan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit, dengan perbaikan proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.
“Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami untuk terus bekerja keras beberapa bulan ke depan agar pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan,” lanjut Erick.
Di tahap awal, INA Digital akan berkolaborasi dengan sembilan kementerian dan lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian. Sembilan sektor prioritas ini dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya.
Keterpaduan layanan digital yang efektif diharapkan menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Foto: Kementerian PANRB
