Jakarta, GPriority.co.id-Dalam rangka menambah panjang landasan pacu Bandara Betoamabari di Kota Baubau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) pada Kamis (2/2/2023) melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan.
Rombongan yang dipimpin Gubernur Sultra H. Ali Mazi, S.H. mendapat sambutan yang cukup hangat dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ditemui usai acara, Gubernur Ali Mazi menyampaikan ada beragam pembahasan yang disampaikan termasuk perpanjangan runway Bandara Betoamabari di Kota Baubau. “Alhamdulillah mendapat respon positif dari pak Menteri Budi Karya Sumadi,” jelas Ali Mazi.
Untuk pengerjaannya sendiri menurut Ali Mazi tinggal menunggu perintah dari Menhub. Ali Mazi dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Baubau yang telah ikhlas membebaskan lahannya untuk kepentingan perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari. “Penambahan perpanjangan landasan pacu bandara sangat diperlukan agar pesawat berbadan lebar bisa mendarat di Baubau, sehingga ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” kata Ali Mazi.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muhamad Rajilun yang hadir mendampingi Gubernur Ali Mazi mengatakan, untuk runwaynya akan diperpanjang menjadi 2100 dari 1800 yang ada pada saat ini. “Sehingga pesawat berbadan lebar seperti yang dikatakan pak Gubernur tadi bisa mendarat di Bandara Betoamabari,” ucap Muhamad Rajilun.
Untuk anggarannya, Menhub Budi sudah menyampaikan sudah memberikan dana sebesar Rp. 80 Miliar. “Diusahakan untuk anggaran 2023. Dengan demikian pembangunan runway bisa dimulai di tahun ini juga,” jelas Muhamad Rajilun.
Selain membahas perpanjangan runway, pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai pengelolaan terminal tipe A Puuwatu pengelolaannya akan diserahkan kepada provinsi. Atau bisa saja provinsi berkolaborasi dengan swasta. “Mengingat pemerintah saat ini tengah kekurangan personel sehingga pengelolaan diserahkan lagi kepada provinsi,” jelas Muhamad Rajilun.
Sekedar informasi, pembangunan terminal tipe A Puuwatu di Kota Kendari merupakan tanah yang dihibahkan oleh provinsi kepada pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat dibangun tahun 2021. Dan saat ini sudah selesai. Untuk itulah Menhub Budi menyerahkan pengelolaan terminal kepada Provinsi. (Hs.Foto:Hs)
